KSPSI, KSPI dan KSBSI Satu Suara: Polri Harus Langsung di Bawah Presiden

Ringkasan Berita:

• Dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR dengan tiga konfederasi buruh nasional
• Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku gelisah melihat Polri kerap disudutkan oleh berbagai pihak
• Andi juga menyoroti langkah progresif Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Desk Ketenagakerjaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR dengan tiga konfederasi buruh nasional, yakni KSPSI, KSPI, dan KSBSI.

Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Baca juga: Bea Cukai dan Polri Bongkar Laboratorium Sabu di Sunter, 13 Kg Narkotika Gagal Beredar

Hadir mewakili konfederasi buruh antara lain Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, serta Sekjen KSPI Ramidi.

Dalam pengantarnya, Habiburokhman menegaskan posisi strategis gerakan buruh dalam mengawal agenda reformasi Polri. Menurutnya, kekuatan buruh, baik dari sisi jumlah maupun peran sosial, memiliki daya dorong besar untuk memastikan reformasi berjalan di jalur yang tepat.

“Gerakan buruh adalah salah satu elemen masyarakat paling signifikan. Dengan basis yang besar dan posisi yang strategis, buruh bisa berperan penting mengawal percepatan reformasi Polri agar tetap berada pada koridor yang benar,” ujar Habiburokhman.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengaku gelisah melihat Polri kerap disudutkan oleh berbagai pihak. 

Dia menegaskan, meski memiliki basis jutaan anggota, serikat buruh tidak pernah menggunakan kekuatan massa untuk menekan lembaga negara.

“Kami merasa gelisah karena Polri sering dipojokkan. Kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mengatasnamakan rakyat apalagi menekan dengan kekuatan massa,” kata Andi Gani.

Ia mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, hal itu merupakan amanah reformasi yang tidak seharusnya digoyang oleh kepentingan kelompok tertentu.

Baca juga: Bareskrim Polri Tangkap Pengedar 15 Kg Heroin di Sumut, Tukang Ojek Positif Sabu dan Ganja

Andi juga menyoroti langkah progresif Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Desk Ketenagakerjaan. 

Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai terobosan yang belum pernah ada di negara lain.

“Untuk pertama kalinya di dunia, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Inisiatif Kapolri ini sudah menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan, dengan sekitar 70 persen melalui restorative justice,” kata dia.

Andi Gani menegaskan komitmen gerakan buruh untuk berdiri bersama Komisi III DPR dalam mengawal posisi Polri.

“Kami meminta Komisi III DPR tetap teguh. Apapun yang terjadi, tiga konfederasi buruh terbesar bersama 34 federasi nasional, siap bersama Komisi III mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden,” tandasnya.