Bima Arya: Kepala Daerah Berat Jalankan Agenda Iklim di Tengah Program Nasional

Ringkasan Berita:

• Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyoroti beratnya tantangan kepala daerah dalam menjalankan agenda perubahan iklim dan target net-zero emission.
• Banyak daerah masih menghadapi persoalan dasar, seperti transportasi publik yang belum tertata dan tekanan fiskal akibat penyesuaian anggaran.
• Kepala daerah juga harus menyukseskan program nasional lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, sehingga isu iklim bersaing dengan program prioritas tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan beratnya tantangan  para kepala daerah dalam menjalankan agenda perubahan iklim, termasuk target net-zero emission. 

Menurutnya, banyak daerah masih berkutat dengan persoalan dasar, mulai dari transportasi publik hingga tekanan fiskal akibat penyesuaian anggaran. Ditambah, para kepala daerah juga harus menyukseskan program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam forum Diseminasi Penelitian Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Refleksi Kritis, Relasi Pusat-Daerah, dan Tantangan yang digelar CSIS, di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Bima menilai, pembahasan net-zero emission kerap tidak berangkat dari realitas lapangan. Banyak kota, termasuk Bogor, masih menghadapi persoalan transportasi publik yang belum tertata.

“Bagaimana mungkin kita bicara net-zero emission secara bertahap sesuai indeks, sementara di banyak kota urusan angkot saja belum beres. Transportasi publik belum shifting ke kendaraan listrik karena mahal dan terkendala skema subsidi,” kata dia.

Selain transportasi, sektor industri juga disebut menjadi tantangan besar. Banyak kawasan industri di sekitar Jabodetabek masih berhadapan langsung dengan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

“Menyeimbangkan kepentingan industri, pertumbuhan ekonomi, dan isu keberlanjutan itu belum sepenuhnya dipahami oleh kepala daerah,” kata Bima.

Dia menambahkan, secara politik, isu perubahan iklim sering kali kalah prioritas dibanding kepentingan elektoral dan ekonomi daerah. 

Fokus kepala daerah lebih banyak tertuju pada program yang dinilai cepat mendongkrak popularitas dan pendapatan daerah.

Menurut Bima, saat ini perhatian kepala daerah juga tersedot pada berbagai program prioritas nasional. 

Akibatnya, agenda perubahan iklim harus bersaing dengan program-program tersebut.

“Isu climate change ini saingannya program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih, MBG, hingga Sekolah Rakyat. Kepala daerah diminta fokus menyukseskan program-program itu,” kata Bima.

Meski demikian, dia menegaskan program prioritas sejatinya bisa menjadi pengungkit ekonomi daerah, asalkan dibangun dengan ekosistem yang tepat. 

"Saya tidak bilang bahwa program-program prioritas ini menghambat kita, bahkan dalam banyak hal saya percaya bahwa program prioritas ini mengungkit, jadi pengungkit dari ekonomi daerah. Selama ekosistem masih dibangun. MBG oke, asal ekosistemnya dibangun. Kopdes oke, asal juga ekosistemnya dibangun," pungkas Bima.

CAPTION: ISU PERUBAHAN IKLIM: Wamendagri Bima Arga Sugiarto saat menghadiri forum Diseminasi Penelitian Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Refleksi Kritis, Relasi Pusat-Daerah, dan Tantangan yang digelar CSIS, di Jakarta, Rabu (25/2/2026)/Tribunnews.com Reza Deni