Konektivitas Jalan Nasional Pulih 100 Persen, Pemerintah Percepat Pengurangan Pengungsi

Ringkasan Berita:

• Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat capaian besar dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga akhir Februari 2026.
• Konektivitas nasional pulih 100 persen, dengan jalan dan jembatan berfungsi penuh. Jalan daerah juga menunjukkan progres tinggi: Sumatra Utara 99 persen, Aceh 93 persen, dan Sumatra Barat 91 persen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat capaian signifikan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga akhir Februari 2026, konektivitas nasional berhasil pulih 100 persen, menjadi pondasi penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Sumatera

Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, berdasarkan dokumen laporan resmi Satgas PRR dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.

Menurut Tito, pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan distribusi logistik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Berdasarkan data per 24 Februari 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak telah berfungsi sepenuhnya.

Baca juga: Kapolda Aceh Pastikan Proses Rehabilitasi Pasca-Bencana Transparan dan Tepat Sasaran

“Selain jalan nasional, fungsionalitas jalan daerah juga menunjukkan capaian tinggi, yakni Sumatra Utara 99 persen, Aceh 93 persen, dan Sumatra Barat 91 persen. Dukungan teknis dari Polri turut memperkuat aksesibilitas melalui pembangunan 41 unit jembatan,” kata Tito dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/2/2026).

Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen dengan total 10.748 penerima, masing-masing 4.884 di Aceh, 4.151 di Sumatra Utara, dan 1.713 di Sumatra Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi pemulihan.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.

Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak.

“Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.

Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi. Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.

Aktivitas masyarakat

Di sisi lain, pemulihan ekonomi masyarakat menunjukkan tren positif. Aktivitas pasar rakyat telah kembali beroperasi 100 persen di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Baca juga: Kasatgas PRR: Pendataan Bantuan untuk Penyintas Bencana Sumatera Bakal Dipercepat

Pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp72,75 miliar untuk pembelian sapi lokal dalam rangka mendukung tradisi Meugang menjelang Ramadan di Aceh, yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk masyarakat terdampak.

Tito menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Sebanyak 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta 10.090 relawan mahasiswa terlibat langsung dalam proses pemulihan di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma. Hadir pula Gubernur Sumatra Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy.