Seskab Bantah Dana Pendidikan Tersedot MBG: 16 Ribu Sekolah Rusak Direnovasi

Ringkasan Berita:

• Seskab sebut di era pemerintahan Prabowo Subianto belasan ribu sekolah rusak telah direnovasi
• Pemerintah pusat tetap turun tangan renovasi sekolah rusak
• Pemerintah pusat sekarang ini menambah fasilitas sekolah dengan layar pintar untuk pembelajaran digital

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah tudingan yang menyebutkan banyak sekolah terbengkalai sekarang ini karena berkurangnya anggaran pendidikan yang tersedot program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Teddy di era pemerintahan Prabowo Subianto belasan ribu sekolah rusak telah direnovasi.

"Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Seskab menjelaskan masih adanya sekolah rusak sudah ada sejak dulu.

Pemerintah telah melakukan pembagian tugas untuk menangani masalah tersebut yang melibatkan pemerintah Kabupaten, Kota, hingga Pemerintahan Provinsi.

Baca juga: Dari Kandang ke Program MBG: Kebangkitan Susu Boyolali Menggerakkan Ekonomi Daerah

Meskipun renovasi sekolah menjadi tugas pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tetap turun tangan.

"Sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi," katanya.

Tidak hanya renovasi, kata Seskab, pemerintah pusat sekarang ini menambah fasilitas sekolah dengan layar pintar untuk pembelajaran digital.

"Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi," tuturnya.

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Dampak Ekonomi MBG Dirasakan Masyarakat Kabupaten Cilacap

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah tidak layak yang berada di berbagai pelosok Tanah Air.

Esti pun membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan.

"Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," katanya dalam konferensi pers di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, (25/2/2026).

Lebih lanjut, Esti menyayangkan tersedotnya dana pos pendidikan. Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak.

Legislator asal Yogyakarta ini mencontohkan potret pendidikan yang kerap viral di media sosial, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).