Rabu, 6 Mei 2026

Dewan Perdamaian

Dukung Kemerdekaan Palestina, Teguh Ajak Masyarakat Pahami Peran Strategis Indonesia di BoP

Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) guna memperjuangkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Tayang:
HO/IST
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, bicara perihal Board of Peace, instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pemerintah Indonesia bulan November 2025 lalu. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk mendorong perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina, namun langkah Presiden Prabowo Subianto menuai kritik karena BoP dianggap sebagian pihak tidak memiliki mandat resmi.
  • Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menjelaskan BoP adalah instrumen resmi hasil Resolusi DK Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 (2025) yang bertujuan mendorong reformasi Palestina, rekonstruksi Gaza, dan dialog damai Israel–Palestina.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) guna memperjuangkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina, mendapat beragam tanggapan dari publik.

Sebagian pihak di dalam negeri sempat menyampaikan kritik dan kekhawatirannya. 

Bahkan, muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang langkah Indonesia di organisasi bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut.

Kritik yang mengemuka umumnya didasari asumsi bahwa BoP merupakan institusi yang bekerja di luar sistem internasional, atau tidak memiliki mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa memberikan penjelasan agar masyarakat dapat melihat isu ini secara lebih utuh dan objektif.

Teguh menyebut bahwa Board of Peace bukanlah institusi liar. Namun, BoP adalah instrumen resmi yang dilahirkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025 lalu.

“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu, maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara. Tujuannya tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Teguh Santosa, Jumat (27/2/2026).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan, di dalam Resolusi DK PBB tersebut tertulis jelas bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.

Lebih lanjut, inisiatif tersebut juga merancang kerangka dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik agar kelak dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

“Poin ini sangat sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, yakni peaceful coexistence, atau hidup berdampingan secara damai,” kata Teguh.

Diketahui, Dasasila Bandung merupakan warisan diplomasi bersejarah dari Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Teguh juga menepis keraguan terkait pandangan pihak Palestina terhadap langkah Indonesia.

Ia pun memastikan bahwa Palestina menyadari dan sangat menghormati berbagai upaya Indonesia di ranah internasional, termasuk partisipasinya di BoP.

“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi serta strategi perjuangan Indonesia,” tegasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved