Usman Hamid Kritik Kebijakan Luar Negeri RI: Mengekor Kepemimpinan Donald Trump

Ringkasan Berita:

• Usman Hamid menilai kebijakan luar negeri Indonesia tidak konsisten membela Palestina dan cenderung mengikuti arah Donald Trump.
• Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace dinilai berpotensi melegitimasi tindakan Benjamin Netanyahu dan tidak mencerminkan forum multilateral yang kredibel.
• Indonesia diminta memaksimalkan peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa serta mendorong proses hukum melalui International Criminal Court dan International Court of Justice untuk isu Palestina.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai tidak konsisten dalam memperjuangkan isu Palestina dan justru cenderung mengikuti arah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut Usman, satu di antara indikasi paling jelas adalah keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP), yang dinilai berpotensi melegitimasi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi) bertajuk "Ketika Solidaritas Diuji: Board of Peace, Investasi Global, dan Konsistensi Sikap Indonesia terhadap Palestina", secara daring pada Minggu (29/3/2026) malam.

“Dengan bergabungnya Indonesia pada Board of Peace, Indonesia berpotensi untuk melegitimasi kejahatan genosida Israel terhadap orang-orang Palestina, terhadap bangsa Palestina,” kata Usman.

Usman Hamid menilai pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Indonesia, baik dari presiden maupun Kementerian Luar Negeri, menunjukkan banyak persoalan dalam konsistensi sikap.

“Pernyataan-pernyataan Indonesia, Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia, atau Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, banyak yang sangat bermasalah,” ujarnya.

Usman menegaskan, Indonesia seharusnya memaksimalkan peran di forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mendorong penghentian kekerasan di Palestina.

“Seharusnya Indonesia mengoptimalkan peran-peran multilateral di PBB, termasuk juga di Dewan HAM, untuk menyuarakan secara lebih keras lagi penghentian kejahatan genosida dan pendudukan ilegal oleh Israel terhadap Palestina,” ucapnya.

Lebih jauh, Usman menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar inkonsistensi, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusi dan perjuangan rakyat Palestina.

“Itu adalah pengkhianatan terbesar Indonesia, yang jauh melampaui sekadar inkonsistensi, yaitu pengkhianatan terhadap perjuangan orang Palestina untuk bebas dan merdeka dari pendudukan ilegal Israel,” tegasnya.

Usman Hamid juga menilai, forum BoP bukanlah wadah multilateral yang kredibel karena hanya melibatkan segelintir negara dengan kepentingan masing-masing, serta dinilai berada di bawah pengaruh kuat kepemimpinan Donald Trump.

“Board of Peace bukan forum multilateral, hanya terdiri dari 7-8 negara yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda, bukan untuk kepentingan multilateral dunia, tetapi untuk kepentingan ekonomi dirinya semata-mata, terutama Donald Trump,” ujarnya.

Menurut Usman, keterlibatan Indonesia justru berpotensi memberikan legitimasi kepada Israel dan pemimpinnya, Benjamin Netanyahu, yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

“Dengan hadir di forum Board of Peace, Indonesia malah memberi legitimasi kepada Israel, bahkan mengubah status pihak yang seharusnya diseret ke pengadilan menjadi seolah-olah pihak yang terhormat,” ucapnya.

Usman juga menyoroti sikap Indonesia yang dinilai lemah dalam merespons konflik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.