IPPA Resmi Diluncurkan, Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti

Ringkasan Berita:

• Pijar Foundation meluncurkan Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) untuk memperkuat kebijakan publik berbasis data dan bukti di Indonesia.
• Inisiatif ini melibatkan berbagai pejabat lintas kementerian dan menawarkan pelatihan kebijakan, akses dataset terverifikasi, serta dukungan tenaga profesional.
• IPPA diharapkan membantu pemerintah menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pijar Foundation resmi meluncurkan Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) di kantor pusatnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 

Peluncuran ini dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri dari para founding member IPPA, termasuk staf khusus menteri, anggota dewan, serta pejabat Eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih.

Sejumlah pengambil keputusan lintas sektor juga turut hadir dalam acara tersebut.

Pembentukan IPPA dilatarbelakangi oleh semakin dekatnya target Indonesia Emas 2045 yang tinggal sekitar 19 tahun lagi, sementara tantangan pembangunan nasional kian kompleks.

Dalam kondisi tersebut, pendekatan kebijakan berbasis coba-coba dinilai tidak lagi memadai.

Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia kebijakan yang kuat, dukungan dataset yang andal, serta delivery unit yang mampu memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

CEO dan Eksekutif Direktur Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, mengatakan bahwa lembaganya hadir sebagai ruang kolaborasi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045.

“Pijar Foundation sebagai rumah kolaborasi ada untuk mengawal visi Indonesia 2045 yang tinggal 19 tahun lagi. Berbagai inisiatif yang kami dorong selama ini menuju ke arah tersebut,” ujar Cazadira, dikutip Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa melalui IPPA, Pijar Foundation mendorong implementasi precision policy di lingkungan pemerintahan melalui tiga langkah utama.

Langkah pertama adalah penguatan kapasitas pembuat kebijakan melalui pelatihan komprehensif.

Program ini dirancang untuk membekali para pembuat kebijakan dengan kemampuan analisis data, evaluasi kebijakan, penilaian dampak, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Langkah kedua adalah penyediaan akses ke dataset siap pakai dari berbagai sumber yang telah terverifikasi.

Dataset ini tidak dimaksudkan menggantikan inisiatif Satu Data pemerintah, tetapi melengkapi dan memperkaya sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan di berbagai instansi.

Langkah ketiga berupa dukungan technical assistance melalui tenaga profesional yang dapat membantu mempercepat berbagai inisiatif strategis kementerian maupun lintas kementerian.

Dukungan ini akan bekerja bersama aparatur sipil negara (ASN) agar proses perumusan hingga implementasi kebijakan tetap berbasis bukti sepanjang siklus kebijakan.

Salah satu tokoh yang terlibat sejak awal pembentukan IPPA, Ferro Ferizka yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menilai inisiatif ini penting untuk mendukung efektivitas program pemerintah.

Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki berbagai program strategis untuk mendorong kemajuan Indonesia. Namun, visi tersebut membutuhkan pola kerja yang efektif dan efisien, yang hanya dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta dataset yang siap pakai dan dapat diandalkan.

Ia menambahkan bahwa gagasan IPPA lahir dari diskusi sejumlah staf khusus dan pemangku kepentingan yang menghadapi tantangan serupa dalam proses perumusan kebijakan. Inisiatif tersebut kemudian mendapatkan dukungan dari Pijar Foundation hingga akhirnya terbentuk IPPA.

IPPA didirikan bersama sejumlah founding member lintas instansi, antara lain Pandu Kartika (Staf Khusus Menteri PAN-RB), Rama Notowidigdo (Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas), Pradana Indraputra (Staf Khusus Menteri ESDM), Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur), Imam Machdi (Sekretaris Kemenko PMK), Alfreno K (Staf Khusus Menteri Komdigi), Tiar Karbala (Staf Khusus Presiden), serta Noor Sona Maesana Mushonnif (Staf Khusus Menteri Investasi).

Dari sisi institusi pemerintah, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menyambut baik kehadiran IPPA.

Ia menilai pendekatan yang ditawarkan IPPA dapat menjadi solusi terhadap tantangan yang selama ini dihadapi berbagai kementerian dan lembaga.

Menurut Taufiq, LAN selama ini membina puluhan ribu analis kebijakan serta terus mendorong inovasi dalam sektor publik.

Baca juga: Diaspora hingga Middle Power: OXSI–Pijar Foundation Bahas Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Karena itu, kolaborasi seperti IPPA dinilai penting untuk memperkuat kualitas kebijakan serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan.