Eddy Soeparno Dorong Pembenahan Subsidi Agar Tepat Sasaran di Tengah Krisis Energi

TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) selama 1 hari dalam seminggu sebagai respons dari perang Iran-Israel-AS yang berkepanjangan disambut baik oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Eddy menyebut, desain kebijakan energi perlu dipersiapkan secara konsisten untuk jangka panjang mengingat kondisi geopolitik yang tengah berlangsung.

Menurutnya, WFH adalah salah satu “aksi cepat” yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu. Namun ke depannya, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi. 

“Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Baca juga: Panas Ekstrem Melanda Indonesia, Eddy Soeparno Serukan Aksi Iklim

“Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu,” lanjutnya. 

Waketum PAN tersebut menyampaikan bahwa sejak awal ia terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN. Apalagi berbagai data menunjukkan mayoritas pengguna pertalite, solar dan LPG bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak. 

“Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan kehandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien dan berkelanjutan,” tegasnya. 

Baca juga: Harga Migas Bikin Defisit APBN Kian Berat, Eddy Soeparno Minta Pemerintah Prioritaskan Daya Beli

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.

Ia menilai bahwa langkah ini bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan.

“Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi,” tutupnya.(*)