Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon Gugur, TB Hasanuddin Desak Investigasi Transparan

Ringkasan Berita:

• TB Hasanuddin mendesak pemerintah mengusut tuntas secara transparan dan independen insiden gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL, termasuk memastikan apakah serangan merupakan pelanggaran hukum internasional.
• Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan dan evaluasi sistem keamanan bagi personel TNI di wilayah konflik.
• Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras serangan tersebut, mendorong investigasi menyeluruh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah, segera mengusut tuntas insiden gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), akibat serangan Israel di wilayah Lebanon.

Selain mendorong investigasi menyeluruh, ia juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi personel TNI yang bertugas di wilayah konflik.

“Saya sangat menyayangkan tragedi tersebut dan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga prajurit. Almarhum gugur sebagai pahlawan bangsa saat menjalankan amanah konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata TB Hasanuddin, kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, pemerintah harus merespons insiden tersebut secara serius dengan fokus pada dua langkah utama, yakni investigasi dan mitigasi keamanan.

Dia mendorong agar investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan independen. 

Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di PBB diminta segera menyampaikan desakan resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

“Fokus investigasi harus memastikan apakah serangan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru merupakan pelanggaran hukum internasional berupa serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian,” ucapnya.

Selain itu, TB Hasanuddin menilai Indonesia perlu menegaskan bahwa serangan terhadap atribut dan personel PBB merupakan kejahatan perang yang harus direspons dengan akuntabilitas penuh dari pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, TB Hasanuddin juga menyoroti pentingnya peran aktif Kementerian Luar Negeri dalam mengawal jalannya investigasi.

“Kemlu harus melakukan monitoring ketat terhadap setiap tahapan penyelidikan oleh UNIFIL, mulai dari pengumpulan bukti di lapangan, analisis data, hingga verifikasi kronologi kejadian. Kemlu juga harus memastikan hak-hak prajurit yang gugur maupun yang terluka terpenuhi, serta terus memberikan tekanan diplomatik agar proses investigasi berjalan tuntas,” ujarnya.

Selain investigasi, ia juga meminta Mabes TNI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan prosedur operasional bagi seluruh personel Kontingen Garuda yang bertugas di wilayah konflik, baik di Sektor Timur maupun Barat.

“Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos pantau agar berada dalam zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan prosedur operasional standar saat terjadi kontak senjata di sekitar area tugas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah mitigasi menjadi krusial untuk menekan risiko di tengah situasi keamanan yang semakin tidak menentu, tanpa mengurangi komitmen Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia.

“Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama, seiring dengan tetap tegaknya komitmen Indonesia sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian dunia,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengungkap kondisi para prajurit TNI yang terkena ledakan proyektil saat tengah bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) pada Minggu (29/3/2026) malam.