Pengamat Nilai Politik Indonesia Positif di Tengah Ancaman Krisis Anggaran

Ringkasan Berita:

• Dukungan kuat dari partai politik dan DPR terhadap kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran, menjadi sinyal positif untuk membantu Indonesia melewati potensi krisis akibat perang AS–Israel vs Iran.
• Efisiensi anggaran dianggap tak terhindarkan, tapi kepala daerah harus berinovasi agar layanan publik tetap berjalan.
• Program seperti MBG membutuhkan kesiapan fiskal daerah, pengelolaan yang baik, serta kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah agar tetap efektif dan berkelanjutan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Constellation Strategic (Constra) Indonesia optimis positifnya soliditas politik saat ini mampu membuat Indonesia melewati krisis anggaran yang muncul imbas dari perang AS - Israel versus Iran.

Di tengah solidnya dukungan partai politik melalui para legislator di DPR, Direktur Eksekutif Constra Indonesia, Habibi Chaniago mengingatkan kepala daerah harus mampu berkreasi agar efisiensi anggaran tak mempengaruhi layanan ataupun pemecatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Habibi menyebut bagaimana situasi Indonesia sempat memanas bulan Agustus 2025 lalu. 

Bermula pernyataan dan tindakan yang dianggap nyeleneh dari wakil rakyat, situasi berubah drastis sehingga sebagian masyarakat Indonesia menjadi skeptis terhadap anggota parlemen sebagai cerminan dunia politik maupun kepada pejabat pemerintah. 

Kegeraman publik memuncak saat gelombang unjuk rasa membuat seorang pengemudi ojek online meninggal dunia.

Imbasnya, sejumlah kediaman anggota DPR yang ketika itu dinonaktifkan dan rumah Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dirusak hingga dijarah massa. 

"Kami prihatin dengan perang AS - Israel versus Iran dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap dunia global, termasuk Indonesia. Salah satu dampak perang yang dirasakan Indonesia dan negara-negara lain tentunya menyangkut transportasi minyak mentah yang melewati jalur Selat Hormuz," kata Habibi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2026).

"Pemerintah Indonesia dan banyak negara lain yang juga terdampak akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait hemat BBM hingga efisiensi anggaran," lanjutnya.

Pun terancam krisis, Habibi turut menyoroti bagaimana situasi politik di Indonesia justru mengarah positif.

Hal itu tergambar dari bagaimana sense of pejabat pemerintah dari para politisi yang duduk di gedung perlemen rela dan mendukung efisiensi anggaran serta pemotongan gaji. 

"Ini hal yang sangat positif. Pejabat pemerintah dan wakil rakyat mendukung kebijakan ditawarkan Presiden Prabowo Subianto. Jika penjabat publik dan para wakil rakyat memiliki simpati besar terhadap kondisi negara seperti saat ini, masyarakat dapat kembali menaruh harapan besar terhadap dunia politik di Indonesia," ujar Habibi.

Habibi menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah tak terbendung yang tak dapat dihindarkan.

Selaras, perlu dilakukan beberapa alternatif kebijakan strategis guna menjawab kompleksitas tantangan yang dihadapi masing-masing daerah saat ini. 

“Pemotongan gaji pejabat yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah sense of crisis atau kepekaan dalam menghadapi kondisi krisis, yang menjadi catatan penting adalah bagaimana pengalokasian anggaran di tengah keterbatasan setelah diberlakukannya efisiensi anggaran,” pesannya.