Komisi I DPR Minta Pemerintah Evaluasi Penugasan Pasukan Indonesia di Wilayah Konflik

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menilai insiden meninggalnya tiga prajurit TNI di Lebanon tidak serta-merta menjadi alasan untuk menarik seluruh pasukan dari misi perdamaian PBB (UNIFIL). 
• Menurutnya, tragedi tersebut harus dijadikan momentum untuk meninjau ulang kebijakan penugasan personel di wilayah konflik dengan lebih hati-hati dan berorientasi pada keselamatan prajurit.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menilai peristiwa meninggalnya tiga prajurit TNI di Lebanon belum secara otomatis menjadi alasan tunggal bagi Indonesia untuk menarik seluruh pasukan dari misi perdamaian PBB (UNIFIL).

"Peristiwa ini belum secara otomatis menjadi alasan tunggal untuk menarik seluruh pasukan," kata Amelia kepada Tribunnews.com, Minggu (5/4/2026).

Namun, Amelia menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk meninjau ulang kebijakan penugasan personel di wilayah konflik secara lebih hati-hati.

"Tetapi (insiden ini) menjadi momentum penting untuk meninjau ulang kebijakan penugasan secara lebih hati-hati, terukur, dan berorientasi pada keselamatan prajurit, tanpa mengabaikan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia," ujarnya. 

Amelia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI dalam menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon. 

Menurut dia, insiden ini menjadi pengingat nyata bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi internasional memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi.

"Oleh karena itu, keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar," ucapnya. 

Amelia menjelaskan, penarikan pasukan tidak dapat diputuskan secara emosional semata, melainkan harus melalui kajian strategis yang komprehensif. 

"Indonesia memiliki komitmen kuat dalam misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB, dan kehadiran pasukan TNI di UNIFIL merupakan bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global," ungkapnya. 

Ia pun mendorong pemerintah dan Mabes TNI perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan, aturan pelibatan (rules of engagement), serta jaminan perlindungan bagi prajurit di lapangan. 

"Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan bahwa situasi telah melampaui batas keamanan yang dapat ditoleransi dan tidak ada jaminan perlindungan yang memadai dari PBB, maka opsi penyesuaian penugasan, termasuk penarikan sebagian atau seluruh pasukan, menjadi langkah yang rasional dan bertanggung jawab," tegas Amelia. 

Selain itu, kata dia, Indonesia juga perlu mendorong PBB untuk melakukan investigasi independen atas insiden ini serta memastikan adanya akuntabilitas terhadap pihak yang bertanggung jawab. 

"Perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional yang tidak boleh dilanggar," imbuh Amelia. 

Diberitakan sebelumnya, tiga prajurit Satgas Kontingen Garuda (Konga) TNI yang gugur dalam tugas tersebut. Sementara itu, delapan lainnya terluka. 

Ketiga prajurit yang gugur tersebut adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Rhomadhon. 

Jenazah mereka telah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (4/4/2026).