Mendagri Tito Paparkan Data Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana: Tunjukkan Perbaikan

TRIBUNNEWS.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membahas perihal inflasi bulanan (month to month) pada 3 provinsi terdampak bencana, yang kini menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, hal ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan  sarana dan  prasarana infrastruktur sosial dan ekonomi berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Mendagri menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi, indikator bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang lazim digunakan sebagai acuan makro.

Baca juga: Kunjungi Desa Lubuk Sidup, Mendagri Tito Pastikan Warga Segera Tempati Huntara

“Data inflasi year on year bagus untuk dijadikan pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month,” ujarnya.

Inflasi tercatat menurun secara nasional dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Perkembangan ini dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Pada 3 daerah terdampak bencana, Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus di Aceh, sebelumnya  sempat terjadi inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.

“Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” tandasnya.

Baca juga: Kasatgas PRR Tito Karnavian Dampingi Presiden Prabowo Rayakan Idulfitri di Aceh Tamiang

Hasil perbaikan ini menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil. Mendagri pun menekankan agar momentum ini dijaga dengan memantau komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.(*)