Komisi VI DPR Nilai Pertamina Kuat Menanggung Selisih Harga BBM Non Subsidi

Ringkasan Berita:

• DPR RI menilai PT Pertamina masih memiliki kapasitas yang kuat untuk menanggung selisih harga BBM nonsubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
• Namun pengawasan terhadap kebijakan tersebut diminta untuk terus diperketat guna mengantisipasi risiko ke depan.
• Christiany menyebut kondisi keuangan Pertamina saat ini masih relatif stabil sehingga mampu menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga harga BBM tetap terkendali.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menilai PT Pertamina (Persero) masih memiliki kapasitas yang kuat untuk menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. 

Kendati demikian, pengawasan terhadap kebijakan tersebut diminta untuk terus diperketat guna mengantisipasi risiko ke depan.

Baca juga: Airlangga Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir Tahun, Harga BBM Nonsubsidi Masih Dikaji

Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menyebut kondisi keuangan Pertamina saat ini masih relatif stabil sehingga mampu menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga harga BBM tetap terkendali. 

"Hal ini didukung oleh skema kompensasi dari pemerintah yang terus berjalan serta likuiditas perusahaan yang dinilai memadai," katanya kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Christiany menjelaskan, pemerintah secara rutin membayarkan kompensasi kepada Pertamina dengan porsi sekitar 70 persen setiap bulan. 

Menurutnya, mekanisme tersebut krusial dalam menjaga arus kas perusahaan tetap sehat, sehingga beban selisih harga tidak secara langsung mengganggu operasional maupun kinerja keuangan.

"Selain itu, kondisi fundamental Pertamina yang kuat, baik dari sisi aset maupun pendapatan, turut menjadi penopang dalam menghadapi fluktuasi harga energi global," ucapnya.

Dalam jangka pendek, kata Christiany, peran Pertamina sebagai penyangga (shock absorber) dinilai masih efektif untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri tanpa menimbulkan tekanan berlebih.

Namun, Christiany mengingatkan bahwa kondisi tersebut bersifat situasional dan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia serta konsistensi pemerintah dalam membayar kompensasi.

"Selama dukungan pemerintah melalui kompensasi berjalan baik dan kondisi keuangan perusahaan tetap kuat, Pertamina masih mampu menjalankan penugasan ini. Namun, pengawasan harus tetap diperketat agar stabilitas ini bisa terus terjaga," tandasnya.