Dampak Blokade Selat Hormuz, RI Disebut Gandeng Jepang & Korsel Amankan Stok LPG

Ringkasan Berita:

• Pemerintah telah menjalin kesepakatan dengan Jepang dan Korea Selatan untuk meminjam atau memanfaatkan stok gas milik kedua negara tersebut.
• Jepang dan Korea Selatan memiliki keunggulan dalam infrastruktur penyimpanan energi yang dibangun di bawah tanah (ground) secara masif.
• Hal ini menjadi solusi cepat di saat pasokan dari Timur Tengah terhambat oleh biaya tinggi dan risiko keamanan di perairan internasional.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbukanya blokade Selat Hormuz diikuti dengan aturan komitmen baru yang mewajibkan setiap kapal melintas membayar biaya sebesar 1 juta US Dollar atau setara Rp 15,5 miliar.

Kondisi ini sempat mengancam rantai pasok gas nasional, mengingat sebagian besar impor LPG Indonesia berasal dari Qatar yang jalurnya melewati selat tersebut.

Baca juga: Paradoks B50: Menggugat Kedaulatan Energi di Atas Ketidakpastian Investasi Sawit

Praktisi Migas yang juga Mantan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Erie Soedarmo mengungkapkan langkah strategis yang baru saja dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kelangkaan LPG di tengah masyarakat.

Erie menyebut, pemerintah telah menjalin kesepakatan dengan Jepang dan Korea Selatan untuk meminjam atau memanfaatkan stok gas milik kedua negara tersebut.

Hal itu diungkapkan Erie Soedarmo saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Buah kerja sama dengan Korea dan Jepang, Indonesia mendapatkan tambahan cadangan LPG untuk 10 hari lagi," kata Ery Sudarmo.

Ia menjelaskan bahwa Jepang dan Korea Selatan memiliki keunggulan dalam infrastruktur penyimpanan energi yang dibangun di bawah tanah (ground) secara masif.

Hal ini menjadi solusi cepat di saat pasokan dari Timur Tengah terhambat oleh biaya tinggi dan risiko keamanan di perairan internasional.

Erie menambahkan, ketidaktergantungan mutlak pada satu wilayah pasokan menjadi kunci ketahanan energi sebuah negara di masa depan.

Namun, ia juga memberikan catatan bahwa Indonesia seharusnya memiliki infrastruktur penyimpanan mandiri yang lebih kuat agar tidak selalu bergantung pada bantuan negara lain saat krisis terjadi.

"Ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa mekanisme trading dan cadangan penyangga energi nasional harus segera dibenahi secara fundamental," tandasnya.