Mantan Direktur BPH Migas: Indonesia Dianggap Negara Berisiko Tinggi bagi Investor Migas

Ringkasan Berita:

• Masalah ketidakpastian regulasi dan beban pajak sejak tahap awal menjadi hambatan utama bagi masuknya modal asing di sektor hulu migas
• Kebijakan pajak yang dikenakan bahkan saat perusahaan masih dalam tahap eksplorasi dinilai tidak logis
•  perubahan kelembagaan dari BP Migas menjadi SKK Migas yang kini berada di bawah kementerian turut memicu kekhawatiran terkait kekuatan kontrak jangka panjang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Target peningkatan produksi minyak nasional atau lifting sebesar 1 juta barel per hari (BPH) dinilai sulit tercapai, jika pemerintah tidak segera membenahi iklim investasi di sektor hulu migas.

Masalah ketidakpastian regulasi dan beban pajak sejak tahap awal menjadi hambatan utama bagi masuknya modal asing.

Praktisi migas yang juga mantan Direktur BBM BPH Migas, Erie Soedarmo, mengungkapkan bahwa saat ini banyak investor internasional mulai skeptis terhadap potensi migas Indonesia.

Baca juga: Mantan Direktur BPH Migas Bongkar Penyebab Pemerintah Masih Ogah Naikkan Harga BBM

Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada habisnya cadangan alam, melainkan pada aturan yang dianggap tidak ramah bisnis.

"Indonesia saat ini dianggap sebagai high-risk country. Investor sebenarnya mau menanamkan modal, tetapi mereka meminta aturan dibenahi terlebih dahulu," ujar Erie dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Studio Tribunnews, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Erie menyoroti kebijakan pajak yang dikenakan bahkan saat perusahaan masih dalam tahap eksplorasi.

Hal ini dinilai tidak logis karena pada tahap tersebut belum ada jaminan perusahaan akan menemukan cadangan minyak yang ekonomis.

"Secara logika bisnis, bagaimana mungkin perusahaan sudah diminta membayar pajak padahal belum mendapatkan minyak? Ini yang banyak dikeluhkan oleh kontraktor," cetusnya.

Selain masalah fiskal, Erie menyebut perubahan kelembagaan dari BP Migas menjadi SKK Migas yang kini berada di bawah kementerian turut memicu kekhawatiran terkait kekuatan kontrak jangka panjang.

Investor disebut merindukan kejelasan status lembaga pengatur yang lebih independen.

Terkait skema kerja sama, Erie menjelaskan bahwa banyak investor menginginkan pemerintah kembali memperkuat sistem cost recovery.

Sistem ini dinilai lebih menarik bagi kontraktor karena biaya operasional yang dikeluarkan untuk menemukan minyak akan diganti oleh pemerintah.

Ancaman Ketergantungan Impor Tanpa kepastian hukum dan insentif yang kompetitif, Erie memprediksi Indonesia akan semakin terjebak dalam ketergantungan impor BBM di masa depan.

Kegagalan menemukan cadangan baru dalam skala besar akan langsung berdampak pada kedaulatan energi nasional.

"Kalau regulasi tidak bersahabat, kita akan kesulitan menemukan cadangan baru. Pemerintah harus segera membenahi hal ini jika ingin kedaulatan energi kita kembali tegak," tandasnya.

(Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)