Mantan Direktur BPH Migas Bongkar Penyebab Pemerintah Masih Ogah Naikkan Harga BBM

Ringkasan Berita:

• Harga minyak dunia naik ke 95–98 dolar, jauh di atas asumsi APBN 70 dolar.
• Pemerintah tahan harga BBM dengan menjaga pasokan dan cadangan energi.
• Masyarakat diminta hemat BBM di tengah tekanan geopolitik global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi geopolitik di Timur Tengah pasca-konflik Iran dan Amerika Serikat memberikan tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia yang kini merangkak naik ke kisaran 95 hingga 98 dolar AS per barel.

Padahal, asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 Indonesia hanya mematok angka 70 dolar AS per barel. 

Selisih yang lebar ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik mengenai stabilitas harga BBM di dalam negeri?

Baca juga: Defisit Fiskal di Depan Mata, Pemerintah Diminta Waspadai Kebijakan BBM

Praktisi Migas yang juga Mantan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Erie Soedarmo membeberkan alasan mengapa hingga saat ini pemerintah Indonesia masih mampu menahan harga BBM bersubsidi agar tidak melonjak seperti negara tetangga.

Hal itu diungkapkan Erie Soedarmo saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Pemerintah sedang mengonsentrasikan bagaimana konsumen dengan subsidi yang paling besar ini bisa dipenuhi kebutuhannya," ujar Erie Soedarmo.

Menurut Erie, salah satu strategi utama pemerintah adalah memastikan pasokan untuk jenis Pertalite tetap aman selama 21 hari ke depan, meskipun biaya logistik melalui Selat Hormuz membengkak.

Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Filipina, di mana harga bensin per liter sudah menyentuh angka Rp 27 ribu karena minimnya cadangan energi nasional di negara tersebut.

"Filipina itu parah, mereka tidak punya cadangan dan sangat bergantung pada proksi trading. Indonesia masih punya kilang yang memproduksi 650 ribu barel dari dalam negeri," jelasnya.

Meski demikian, Erie menekankan bahwa masyarakat harus tetap waspada dan mulai melakukan penghematan penggunaan energi secara mandiri di tengah ketidakpastian global ini.

Langkah penghematan seperti skema Work From Home (WFH) dinilai sangat efektif untuk menekan permintaan BBM nasional di masa krisis.

"Masyarakat memang harus tenang, tapi yang paling penting adalah melakukan penghematan. Bakar BBM hanya seperlunya saja," tegasnya.

Sebelumnya, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak akan ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik itu subsidi maupun non subsidi. Hal itu disampaikan Prasetyo melalui pesan tertulis, Senin, (31/3/2026).

"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo.