Motor MBG Emmo Rp50 Juta, AISMOLI: Ada yang Rp20 Juta Juga

Ringkasan Berita:

• Menkeu Mengaku Kecolongan: Purbaya Yudhi Sadewa kaget adanya transaksi jumbo motor listrik Emmo dan langsung memotong alokasi anggaran operasional.
• Anomali Infrastruktur Diler: Merek Emmo disorot karena nihil diler fisik yang beroperasi serta hanya mencantumkan nomor telepon seluler perusahaan.
• Kontras Harga Industri: Asosiasi Motor Listrik soroti harga Emmo Rp50 juta karena dipasar tersedia opsi unit operasional mulai Rp20 jutaan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik bermerek Emmo oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir.

Di tengah langkah percepatan distribusi gizi nasional, muncul sorotan terkait mekanisme anggaran, nilai keekonomian kendaraan, serta kesiapan infrastruktur purnajual penyedia barang.

AISMOLI Soroti Transparansi Spesifikasi

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong ekosistem kendaraan listrik.

Namun, Ketua AISMOLI Budi Setiyadi mengungkapkan fakta bahwa pihaknya belum menerima informasi formal dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai pengadaan masif merek Emmo tersebut.

Terkait harga motor Emmo tipe Trail JVX GT yang mencapai Rp49,95 juta per unit di e-purchasing (sistem pengadaan elektronik pemerintah), Budi menekankan pentingnya transparansi spesifikasi teknis guna memastikan kewajaran nilai aset negara tersebut.

“Wah ini saya tidak bisa jawab, motor listrik ada yang harganya 100 juta, ada yang di bawah sampai dengan 20 juta ya ada, tergantung baterai dan teknologinya,” ujar Budi kepada Tribunnews.com, Senin (13/4/2026).

Verifikasi Infrastruktur dan Rekam Jejak

Profil Emmo Electric Mobility memicu diskusi publik terkait kesiapan layanan purnajualnya.

Data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) menunjukkan desain industri dua produk mereka baru terdaftar pada Agustus dan Oktober 2025.

Fakta di lapangan juga menunjukkan infrastruktur diler dan showroom belum sepenuhnya siap.

Penelusuran menunjukkan satu-satunya diler Emmo berada di Grogol, Jakarta Barat, terpantau masih kosong dan belum beroperasi.

Selain itu, pada laman resmi perusahaan, kontak yang tercantum hanya berupa nomor telepon seluler, bukan nomor telepon kantor permanen (landline).

Baca juga: Sosok Yenna Yuniana, Bos Pemenang Tender Motor MBG yang Tak Dikenal Pak RT

Menkeu Purbaya Kecolongan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pihaknya baru menyadari transaksi jumbo tersebut setelah proses berjalan.

Sebagai langkah proteksi anggaran, ia langsung memotong alokasi tambahan untuk tahun berjalan.

“Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya. Saya tidak tahu persetujuan awal, ketika tahu, saya potong. Tanya ke Ketua BGN deh,” tegas Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui detail pengadaan unit operasional untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.

DPR Endus Dinamika Anggaran

Komisi IX DPR RI mencatat adanya ketidaksinkronan informasi antarlembaga.

Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, menyebut rencana pengadaan senilai Rp1,39 triliun ini sebenarnya sempat mendapat catatan dari Kemenkeu namun tetap direalisasikan BGN.

Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, turut menyoroti kesiapan distributor.

“Kantor distributornya bahkan belum jadi, tapi barangnya sudah hadir. Ini something fishy (mencurigakan),” ungkapnya.

Penjelasan BGN: Akses Wilayah Terpelosok

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklarifikasi bahwa realisasi pembelian saat ini mencapai 21.801 unit dengan harga sekitar Rp42 juta per unit (di bawah harga pasar) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 48,5 persen.

“Ini bagian perencanaan anggaran 2025 untuk menjangkau pelosok yang sulit diakses kendaraan roda empat agar distribusi gizi lancar,” jelas Dadan.

BGN memastikan seluruh proses administrasi Barang Milik Negara (BMN) diselesaikan agar penggunaan aset tetap akuntabel.

Peringatan KPK dan Status Unit

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminudin, memastikan pihaknya memantau ketat kepatuhan regulasi dalam proyek bernilai triliunan rupiah ini guna mencegah potensi kerugian negara. Menurutnya, pengadaan di instansi pemerintah diperbolehkan sepanjang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, puluhan ribu unit motor listrik Emmo tersebut terpantau belum didistribusikan ke daerah sasaran. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa seluruh kendaraan masih dalam tahap penyelesaian administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) demi menjaga akuntabilitas sebelum akhirnya diterjunkan ke lapangan.