NU Bukan Komoditas! Muktamar NU Diharapkan Murni dan Bersih dari Mainan Aktor Politik

Ringkasan Berita:

• HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai Muktamar ke-35 NU momentum penting untuk menentukan arah organisasi.
• Ia mengingatkan agar organisasi tidak dijadikan alat kepentingan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan umat.
• Gus Lilur berharap muktamar melahirkan pemimpin berintegritas berbasis keilmuan sekaligus mengembalikan NU pada peran utamanya sebagai penjaga moral dan penguat tradisi intelektual Islam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyongsong pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur menyampaikan kegelisahan yang menurutnya dirasakan banyak kalangan nahdliyin.

Tokoh NU ini menilai muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum krusial yang akan menentukan arah masa depan NU, apakah tetap berada di jalur keulamaan atau semakin terseret dalam pusaran politik praktis.

“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” ujar Gus Lilur, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan bahwa penyimpangan orientasi ini harus segera dikoreksi melalui muktamar yang berani dan jujur dalam melihat realitas internal.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Muktamar juga akan memilih Ketua Umum PBNU yang baru pengganti KH. Yahya Cholil Staquf.

Banyak Tokoh NU Berkualitas

Menurut Gus Liur munculnya nama-nama seperti Politisi Golkar Nusron Wahid dan Politisi PKB Saifullah Yusuf dalam dinamika NU menunjukkan bahwa batas antara organisasi keagamaan dan politik semakin kabur. 

Bahkan ia juga menyinggung kepemimpinan Yahya Cholil Staquf sebagai bagian dari dinamika yang perlu dievaluasi secara terbuka demi kebaikan jam’iyah ke depan.

“Ini bukan soal pribadi tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” tegasnya.

Gus Lilur juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung” yang kerap menjadikan NU sebagai alat legitimasi untuk kepentingan pribadi.

Ia menyayangkan adanya kecenderungan sebagian pengurus yang lebih sibuk membangun jejaring kekuasaan daripada memperkuat basis keilmuan dan kaderisasi.

“Kita ini punya tradisi besar, punya pesantren, punya bahtsul masail. Tapi kenapa justru yang tampil sering kali bukan yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan,” katanya dengan nada kritis.

Ia menegaskan bahwa NU sebenarnya tidak kekurangan figur yang memiliki kapasitas keulamaan dan intelektualitas tinggi.

Menurutnya banyak tokoh yang lebih layak dan kredibel untuk memimpin arah organisasi ke depan.

Dia mencontohkan KH Nasaruddin Umar,  KH Said Aqil Siradj, KH Abdus Salam Shohib, KH Yusuf Chudlory, KH Zulfa Mustofa,  KH Bahauddin Nursalim, dan sebagainya.