Realitas Petani Tebu Diabaikan, APTRI Dorong Perbaikan Industri Gula Nasional

Ringkasan Berita:

• Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap kebijakan industri gula yang dianggap tidak rasional dan belum berpihak pada petani.
• Sinergi Gula Nusantara dilaporkan merugi hingga Rp680 miliar, yang dikaitkan dengan harga gula yang tidak kompetitif serta impor gula yang dinilai tidak terkontrol.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendorong perbaikan industri gula nasional.

Hal ini menyusul kerugian yang dialami perusahaan pelat merah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co akibat impor gula.

Kerugian itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan pemerintah dan kalangan industri gula pada Rabu (8/4/2026).

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total.

Menurutnya, kegagalan mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun disebabkan oleh kebijakan yang tidak rasional.

Faktor lainnya mengabaikan realitas di tingkat petani.

"Gak lah buka karena gula impor tapi harus dibenahi kebijakan dan regulasi ," tuturnya dalam keterangan Kamis (16/4/2026).

Penjelasan Soemitro sejalan pengakuan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, Ghimoyo yang menyebut kualitas gula produksi BUMN kurang bagus. 

Hal itu, menurutnya terjadi karena pabrik gula milik BUMN sudah terlalu tua dan perlu revitalisasi.

"Kita hanya bisa jual massal (bulk). Karena kualitas gulanya itu nggak bagus yang punya BUMN, karena pabriknya tua. Kalau pabrik-pabrik yang sekarang itu walaupun waktu dia sama-sama produk dari tebu tapi dia lebih putih karena ada satu sistem yang kelewatan, hari ini harusnya revitalisasi," kata Ghimoyo saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

"Kalau pabrik gula nggak masalah umur 90 tahun, 100 tahun, nggak ada masalah. Yang penting gilingan. Karena gilingan itu menentukan rendemen. 1 persen rendemen dari 8 persen rendemen sudah berapa ribu ton. Ini yang kadang (terjadi) di perusahaan BUMN," jelasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menyebut Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar.

Keterangan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: Pemerintah Berencana Alihkan Impor Gula ke BUMN, Solusi atau Risiko Baru?

"Akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” ujar Dony.