Waspada Inflasi dan Krisis Global, Mendagri Tito Ajak Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Ajakan itu disampaikan Tito saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).

Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa isu biaya hidup kini menjadi perhatian utama masyarakat.

"Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin.

Baca juga: Mendagri Tito Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Perkotaan di Tengah Arus Urbanisasi Meningkat

Tito menilai, inflasi saat ini bukan lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial.

Ia bahkan mengingatkan potensi dampak ekstrem apabila inflasi tidak dikendalikan dengan baik. Menurutnya, persoalan yang tidak ditangani sejak dini dapat berkembang menjadi gejolak sosial yang merugikan banyak pihak.

"Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar," terang Tito.

Tito turut menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.

Menurutnya, perkembangan tersebut turut memengaruhi harga energi global dan berdampak pada berbagai sektor.

Baca juga: Dampingi Presiden di Magelang, Mendagri Tito Dorong Penguatan Kepemimpinan Legislatif Daerah

Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, dan harga barang. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga.

"Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak," katanya.

Tito pun meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time.

Ia menekankan, pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebagai contoh, Tito menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.

Baca juga: Mendagri Soroti Permasalahan Perumahan di Papua, Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP