Kerap Ditekan karena Kritik MBG, Peneliti Celios: Kami Bukan Antek-antek Asing

Ringkasan Berita:

• Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyoroti tekanan yang dirasakan kalangan masyarakat sipil saat menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Pelabelan negatif seperti “antek asing” kerap diarahkan kepada peneliti maupun kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik
• Tim peneliti yang terlibat dalam kajian tersebut bekerja untuk kepentingan nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyoroti tekanan yang dirasakan kalangan masyarakat sipil saat menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikannya dalam forum diskusi yang digelar Komnas HAM bertajuk pemenuhan hak anak, pangan, kesehatan, dan rasa aman dalam tata kelola MBG.

Baca juga: Bukan Dapur MBG, Uya Kuya Ungkap Punya Dapur Restoran 

Dalam paparannya, dia menilai munculnya stigma terhadap pihak-pihak yang kritis justru mengganggu ruang diskusi yang sehat.

Ia bahkan menegaskan bahwa tim peneliti yang terlibat dalam kajian tersebut bekerja untuk kepentingan nasional.

“Kami ingin menegaskan secara jelas bahwa kami bukan antek-antek asing. Kami bekerja untuk Indonesia,” ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pelabelan negatif seperti “antek asing” kerap diarahkan kepada peneliti maupun kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Ia mengakui bahwa tekanan tersebut nyata dirasakan, terutama ketika kritik disampaikan berdasarkan riset dan pendekatan akademik.

“Sekarang ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan yang luar biasa ketika mengkritik MBG,” katanya.

Meski demikian, ia berupaya memahami mengapa narasi tersebut muncul di ruang publik. 

Namun ia mengingatkan, jika stigma terus dibiarkan, hal itu bisa menghambat kualitas evaluasi terhadap program pemerintah.

Baca juga: Wapres Gibran Tinjau MBG di SMA 4 Mimika, Sempat Tanya Siswa yang Tak Menghabiskan Makanannya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, fenomena masyarakat yang kerap mengkritik tanpa ikut bekerja sudah terjadi sejak lama. Bahkan, hal ini dinilai sebagai titik awal mula penjajahan bisa masuk.

Menurutnya, fenomena itu membuat bangsa lain bisa merampok kekayaan negara dan membuat rakyat menjadi budak.

"Jadi saudara-saudara ini fenomena tapi ini ada di banyak negara nanti saya jelaskan fenomena ini bukan satu-dua tahun, sudah ratusan tahun," ujar Prabowo dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4).

"Bahwa waktu kita diganggu dijajah bangsa asing selalu ada saudara-saudara kita dari bangsa kita sendiri, yang juga mempermudah bangsa asing itu menjajah kita, merampok kekayaan kita, membuat kita budak itu saudara kita juga," tambahnya.

Ketua Umum Gerindra ini menyebut, fenomena ini bisa menjadi bibit timbulnya sifat iri dan dengki. Termasuk menimbulkan rasa kebencian di tengah masyarakat.

Terlebih, saat ini perkembangan teknologi sudah memunculkan kecerdasan buatan (AI). Dengan adanya AI, dinilai bisa menimbulkan adanya echo chamber.