Presiden Prabowo Rombak Kabinet, Program Prioritas Dikebut, Apa Gebrakan Para Pejabat Baru?

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga baru
• Dudung menegaskan komitmennya untuk mempercepat program strategis nasional dengan memangkas hambatan birokrasi
• Hasan Nasbi mengaku akan bertugas untuk memperkuat komunikasi pemerintah agar nantinya pesan-pesan pemerintah yang disampaikan bisa lebih dipahami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kursi Menteri Lingkungan Hidup kini resmi diduduki oleh tokoh aktivis buruh, Jumhur Hidayat. 

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jilid V: Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Dudung Abdurrachman Jabat KSP

Jumhur menggantikan posisi Hanif Faisol, yang kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pergeseran signifikan juga terjadi pada posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Muhammad Qodari yang sebelumnya memimpin KSP dirotasi menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI). 

Baca juga: Kritik Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Emrus Nilai Qodari dan Hasan Nasbi Belum Tepat

Posisi KSP yang ditinggalkan Qodari kini dipercayakan kepada mantan KSAD, Dudung Abdurrachman, yang sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional.

Sementara itu, Hasan Nasbi kembali memperkuat lingkaran inti istana. Mantan Kepala PCO tersebut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. 

Sementara itu, Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kini dipercaya memimpin Badan Karantina Indonesia.

Lalu gebrakan apa yang akan dilakukan pejabat yang baru dilantik tersebut. Berikut ini Tribunnews.com.

Jumhur Hidayat Tegaskan Komitmen Atasi Masalah Sampah

Resmi menyandang jabatan baru sebagai menteri, Jumhur mengungkapkan rasa syukurnya.

Namun, ia mengakui, ada banyak pekerjaan rumah atau PR yang menunggu.

"Alhamdulillah, saya barusan ditetapkan, dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, pasti banyak hal yang harus dilakukan, di depan mata kita," kata Jumhur kepada wartawan, seusai pelantikan, Senin.

Spesifiknya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) ini menyinggung soal sampah.

Ia menyebutkan komitmen agar masalah sampah dan pengelolaannya di Indonesia dilakukan sesuai standar internasional.

"Misalnya, sampah, juga nanti secara bertahap mengikuti global standard, berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan itu," jelas Jumhur.

Jumhur juga yakin, Prabowo yang berkomitmen dalam hal lingkungan hidup akan mendukung jajaran Kementerian Lingkungan Hidup RI yang kini dipimpinnya untuk bekerja sebaik mungkin.

"Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Presiden yang punya komitmen begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan melaksanakan yang terbaik," terang Jumhur.

Jumhur juga meminta doa agar dapat menggalakkan kampanye agar masyarakat Indonesia peduli lingkungan hidup.

"Doakan saya, bantu saya untuk berkampanye memastikan lingkungan hidup menjadi habits (kebiasaan) di hati kita," tutur Jumhur.

"Habits of our heart tentang lingkungan hidup. Kalau itu terjadi, insyaallah dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat Indonesia."

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Menteri LH Hanif Faisol Tiba di Istana: Saya Belum Tahu Pindah ke Mana

Dudung Mau Buka Laporan Masyarakat 24 Jam

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). 

Usai dilantik, Dudung menegaskan komitmennya untuk mempercepat program strategis nasional dengan memangkas hambatan birokrasi dan membuka jalur komunikasi langsung bagi masyarakat.

Dudung menyatakan bahwa salah satu fokus utamanya adalah memastikan visi-misi Presiden tersampaikan ke tingkat bawah tanpa terkendala prosedur yang berbelit. Ia berjanji akan bertindak tegas terhadap lembaga yang menghambat jalannya program prioritas pemerintah.

"Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi nanti kita pangkas birokrasi," ujar Dudung.

Mantan KSAD ini juga mengungkapkan rencananya untuk menjadikan Kantor Staf Kepresidenan sebagai pusat pengaduan yang aktif sepanjang waktu. Ia ingin memastikan setiap keluhan warga bisa didengar langsung oleh pemerintah pusat.

"Sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," tegasnya.

Selain membuka kanal laporan, Dudung memastikan akan melakukan pengawasan ketat di lapangan melalui mekanisme inspeksi mendadak (sidak). Langkah ini diambil untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam mengeksekusi program.

"Apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan lain," tambahnya.

Dudung juga sempat merespons pertanyaan wartawan mengenai rangkap jabatan sebagai Penasihat Presiden. Ia memberikan sinyal akan segera ada penyesuaian terkait posisi tersebut dalam waktu dekat.

"Masih merangkap, nanti akan segera ada perubahan," tutupnya.

Baca juga: Respons Ketua Umum Golkar soal Isu Reshuffle Kabinet

Hasan Nasbi Ingin Perkuat Komunikasi Pemerintah

Hasan Nasbi memberikan pernyataannya setelah resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

Dengan jabatan barunya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi ini, Hasan Nasbi mengaku akan bekerja sama dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) yang baru, yakni Muhammad Qodari, dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid.

"Ketemu lagi dengan teman-teman di istana ya. Barusan kami berenam. Baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden dan kebetulan untuk saya hari ini ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai Penasihat Khusus bidang Komunikasi dan Media."

"Tadi teman-teman di luar nanya kan utusan khusus apa enggak gitu. Saya bilang mungkin khusus-khusus tapi bukan utusan ya."

"Jadi, Penasihat Khusus nanti tentu sebagai pembantu presiden saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abang Kabakom yang baru, Bang Qodari mungkin juga nanti dengan Ibu Menkomdigi dengan Wamenkomdigi," kata Hasan Nasbi dalam keterangan persnya setelah pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta (27/4/2026).

Hasan Nasbi mengaku akan bertugas untuk memperkuat komunikasi pemerintah agar nantinya pesan-pesan pemerintah yang disampaikan bisa lebih dipahami oleh masyarakat.

"Untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat."

"Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang apa ya berita-berita pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," kata Hasan Nasbi.