Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Tuai Kritik, DPR Minta Diulang, Juri dan MC Dinonaktifkan

Ringkasan Berita:

• Video peserta Grup C asal SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan akibat keputusan dewan juri saat perlombaan berlangsung, viral di media sosial.
• Setelah video Lomba Cerdas Cermat di Kalbar viral, sejumlah pihak memberikan kritikan.
• MPR RI diketahui resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC).

TRIBUNNEWS.COM - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menuai sorotan publik.

Video peserta Grup C asal SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan akibat keputusan dewan juri saat perlombaan berlangsung, viral di media sosial.

Dalam lomba tersebut, peserta Grup C mendapat pengurangan nilai lima poin setelah jawaban mereka dianggap salah oleh dewan juri.

Namun, pada pertanyaan yang sama, Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh tambahan 10 poin meski memberikan jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.

Adapun pertanyaan yang dipersoalkan yakni berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah video Lomba Cerdas Cermat itu viral, sejumlah pihak memberikan kritikan.

Lantas, apa saja kritikan terkait lomba itu?

1. Disorot Sekda Kalbar

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI.

Harisson menilai terdapat jawaban peserta yang secara substansi benar, namun tetap dinyatakan salah oleh dewan juri.

Ia menyebut kondisi itu terjadi karena juri terlalu terpaku pada teks jawaban yang ada di perangkat penilaian.

“Juri ini terkesan tidak terlalu memahami materi yang ditanyakan, sehingga harus membaca jawaban yang ada di tab mereka lalu mencocokkannya dengan jawaban peserta,” ujarnya, Senin (11/5/2026), dilansir TribunPontianak.co.id.

Baca juga: Update Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR: Juri Dinonaktifkan, Disdik Kalbar Salahkan Speaker

Harisson menegaskan, apabila seorang juri benar-benar menguasai materi Empat Pilar MPR RI, maka penilaian dapat dilakukan secara objektif tanpa harus terpaku pada susunan redaksi kalimat.

Ia lantas meminta panitia dan dewan juri memperhatikan rasa keadilan bagi peserta, khususnya siswa SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan dalam perlombaan tersebut.

“Kalau kita sudah paham materi yang ditanyakan, tidak perlu lagi terus melihat tab. Cukup dengar jawaban anak-anak ini, kita langsung tahu substansinya benar atau tidak dan bisa langsung memberikan nilai,” katanya.

“Saya minta ada rasa keadilan yang harus diterima oleh anak-anak SMANSA. Jangan biarkan rasa ketidakadilan itu membekas di diri mereka,” imbuh Harisson.

2. DPR Minta Lomba Diulang