Kantor PWI Solok Selatan Diserang OTK, Sahroni: Ini Teror Terhadap Pers, Polisi Harus Usut Tuntas

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak polisi segera mengusut tuntas penyerangan Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Solok Selatan.
• Sahroni menilai aksi tersebut merupakan teror terhadap pers dan diduga bertujuan membungkam pemberitaan.
• Ia meminta seluruh pelaku diburu dan dihukum berat agar memberi efek jera serta mencegah teror serupa terulang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas penyerangan terhadap Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solok Selatan, Sumatera Barat, yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal (OTK), pada Senin (18/5/2026) malam.

Menurut Sahroni, aksi penyerangan tersebut merupakan bentuk teror terhadap insan pers dan diduga berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk membungkam pemberitaan.

“Ini teror terhadap pers, polisi harus segera usut tuntas siapa dalangnya. Karena pasti ini ada kepentingan orang-orang tertentu yang mungkin ingin kasusnya tidak dibuka oleh pers, kuat diduga begitu,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan dirinya tidak ingin aksi teror terhadap jurnalis maupun kantor media dibiarkan terus terjadi. 

Dia meminta aparat penegak hukum memburu seluruh pelaku dan memberikan hukuman berat agar menimbulkan efek jera.

“Dan sebenarnya secara umum, saya tidak mau teror-teror seperti perusakan kantor, penyiraman air keras, pengiriman anggota tubuh binatang, ini makin marak. Makanya ketika ada kasus seperti ini, harus diusut tuntas dan dicari pelakunya sampai ketemu. Pastikan juga dijerat dengan hukuman berat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kantor PWI Solok Selatan di Sumatera Barat diserang oleh sekelompok OTK pada Senin (18/5/2026) malam. 

Insiden yang berlangsung mendadak itu menyebabkan gedung sekretariat organisasi wartawan tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

Ketua PWI Sumatera Barat Widya Navies memastikan pihak pengurus kabupaten telah mengambil langkah hukum atas kejadian tersebut.