Satgas PRR: 99 Persen Wilayah Terdampak Bencana Sudah Bersih dari Lumpur

Ringkasan Berita:

• Satgas PRR mencatat 690 dari 691 sasaran pembersihan lumpur pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah selesai ditangani.
• Seluruh wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Barat sudah bersih 100 persen, sementara Sumut tinggal menyisakan satu lokasi.
• Pembersihan lumpur melibatkan berbagai unsur, termasuk Praja IPDN dan masyarakat melalui program cash for work.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Upaya pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hampir sepenuhnya rampung. 

Hingga 12 Mei 2026, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat 690 dari total 691 sasaran pembersihan telah selesai ditangani atau mencapai 99,86 persen.

Berdasarkan data Satgas PRR, seluruh titik pembersihan di Aceh dan Sumatera Barat sudah selesai 100 persen. Sementara di Sumatera Utara, proses penanganan tinggal menyisakan satu lokasi yang masih dalam tahap penyelesaian.

Juru Bicara Satgas PRR, Amran, mengatakan progres pembersihan lumpur menunjukkan hasil signifikan sehingga masyarakat mulai dapat kembali beraktivitas secara normal.

“Di Sumatera Barat seluruh titik sudah bersih seluruhnya. Di Sumatera Utara juga tinggal satu lokasi yang masih dalam proses penanganan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (17/5/2026).

Baca juga: Pembangunan di Aceh Dinilai Harus Tumbuh Selaras Bersama Alam

Fokus Pemulihan Aktivitas Warga

Pembersihan lumpur menjadi salah satu tahapan penting dalam percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Langkah ini dilakukan untuk membuka kembali akses permukiman warga, memperbaiki mobilitas masyarakat, hingga membantu pemulihan ekonomi lokal.

Di Aceh, proses pembersihan dilakukan secara masif di sejumlah daerah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, hingga Bireuen.

Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan titik penanganan terbanyak, yakni mencapai 259 lokasi dan seluruhnya telah selesai dibersihkan.

Satgas PRR turut melibatkan berbagai unsur dalam percepatan penanganan di lapangan. Salah satunya melalui pengerahan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan dalam tiga gelombang untuk membantu proses pembersihan di Aceh Tamiang.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan skema cash for work dengan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan pembersihan lumpur.

Program tersebut tidak hanya mempercepat proses rehabilitasi, tetapi juga membantu warga memperoleh penghasilan selama masa pemulihan pascabencana.

Keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak.

Seiring semakin sedikitnya lokasi yang masih tertimbun lumpur, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah kini mulai kembali berjalan normal.