Pengamat Kritik Prabowo Beli Sapi Kurban Ratusan Miliar Pakai APBN: Idealnya Anggaran Pribadi

Ringkasan Berita:

• Menurut Agung, perdebatan terkait polemik ini memang sangat sensitif dan tidak heran banyak pihak yang merasa pembelian sapi dengan uang APBN itu kurang pas.
• Agung lantas mengatakan bahwa kurban itu idealnya menggunakan anggaran pribadi Prabowo sendiri, bukan dari APBN.
• Agung pun menilai polemik ini muncul karena urgensi pembagian daging kurban maupun pembelian sapi dianggap kurang pas, jika dikaitkan dengan alokasi anggaran yang digunakan.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Trias Politika, Agung Baskoro, menilai pembelian sapi kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Bantuan Presiden (Banpres), kurang tepat.

Prabowo diketahui membagikan 1.098 sapi kurban saat Idul Adha 1447 H atau 2026 untuk setiap provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia dan lembaga-lembaga sosial.

Untuk membeli semua sapi tersebut, dana yang dihabiskan mencapai Rp100 miliar.

Hal ini lantas menjadi perdebatan publik karena ibadah kurban disebut harusnya pakai dana pribadi, bukan uang rakyat.

Menurut Agung, perdebatan terkait polemik ini memang sangat sensitif dan tidak heran banyak pihak yang merasa pembelian sapi dengan uang APBN itu kurang pas.

"Istilahnya urusan agama kemudian bercampur dengan urusan pribadi yang seharusnya menjadi ibadah yang sangat privat, jadi publik. Jadi bagi sebagian kalangan ini memang tidak pas ya," ucapnya kepada Tribunnews dalam wawancara eksklusif ON FOCUS, dikutip pada Kamis (28/5/2026). 

"Karena kita tahu ya negara memang sulit, masyarakat juga sedang enggak mudah menghadapi hidup, tapi caranya enggak begini, dengan memberikan anggaran yang sangat besar untuk kurban semacam itu, bagi-bagi," sambung Agung.

Agung lantas mengatakan bahwa kurban itu idealnya menggunakan anggaran pribadi Prabowo sendiri, bukan dari APBN.

Sehingga tidak akan menimbulkan perdebatan seperti sekarang ini.

"Harusnya memang Pak Presiden idealnya atas nama pribadi saja. Karena selama ini pun sebenarnya terjadi dari waktu ke waktu ya, misalkan diserahkan ke Istiqlal, diserahkan ke lingkungan kediamannya, diserahkan lagi ke keluarganya."

"Sudah selesai, tidak ada perdebatan karena itu pakai anggaran pribadi. Tapi ketika ini kolosal, besar, menggunakan APBN, bahkan sampai miliar kok rasa-rasanya kurang tepat," ungkap Agung.

Baca juga: Bantuan Sapi Kurban Presiden Perlu Diposisikan Sebagai Program Sosial Negara

Apalagi, kata Agung, di saat yang sama masih ada tempat-tempat yang sedang dilanda bencana dan dikhawatirkan tidak terkena pembagian daging kurban itu.

"Atau yang tidak bencana tapi masyarakatnya banyak yang sulit di sana. Terus ada juga guru honorer misalnya, kalau kita bicara situasi kondisi mereka hari ini, atau pegawai-pegawai honorer yang memang nasibnya masih terkatung-katung semacam itu," papar Agung. 

Agung pun menilai polemik ini muncul karena urgensi pembagian daging kurban maupun pembelian sapi dianggap kurang pas, jika dikaitkan dengan alokasi anggaran yang digunakan.