Riko: Pengelolaan Dapur MBG Belum Memuaskan Presiden

Ringkasan Berita:

• Riko Noviantoro menilai pengelolaan SPPG menjadi salah satu faktor yang memengaruhi evaluasi terhadap Kepala BGN Dadan Hindayana.
• Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dinilai terus membayangi kinerja BGN.
• Presiden disebut membutuhkan figur baru yang mampu meredam polemik dan memperbaiki tata kelola program.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu aspek yang kemungkinan ikut memengaruhi evaluasi Presiden terhadap Dadan Hindayana hingga dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan tersebut disampaikan Riko saat dimintai tanggapan mengenai kabar pergantian Kepala BGN dari Dadan beralih ke Nanik S Deyang.

Menurutnya, reorganisasi kepemimpinan lembaga merupakan hal yang lazim dilakukan pemerintah, terutama ketika terdapat evaluasi terhadap capaian program yang menjadi prioritas nasional.

"Reorganisasi kepemimpinan lembaga itu hal lumrah. Membaca putusan penggantian ketua BGN menjadi sinyal ketidakpuasan Prabowo pada kinerja kepala BGN," kata Riko pada Tribunnews, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai ketidakpuasan tersebut salah satunya berkaitan dengan pengelolaan SPPG yang selama ini masih kerap menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Riko mengatakan berbagai masalah yang muncul dalam operasional SPPG terus menjadi sorotan publik dan berpotensi memengaruhi penilaian terhadap kinerja BGN sebagai lembaga penanggung jawab program MBG.

"Terutama terkait pada pengelolaan SPPG yang terus menuai masalah," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai persoalan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Dadan sebagai pimpinan lembaga.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi BGN juga berkaitan dengan desain program MBG yang sejak awal telah menyimpan berbagai persoalan mendasar.

Riko menyebut Dadan sejatinya telah berupaya menjalankan tugasnya secara maksimal di tengah kompleksitas program yang harus dijalankan secara masif dalam waktu relatif singkat.

Baca juga: Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Dudung: Prabowo Ingin Kawal Uang Rakyat Tanpa Korupsi

"Secara umum kepala BGN bekerja maksimal. Sekali lagi saya tegaskan bahwa MBG memang sudah problem sejak lahir. Artinya ini proyek prematur pemerintah, sehingga tak heran dalam perjalanannya penuh persoalan," katanya.

Menurut Riko, faktor penyebab pergantian Kepala BGN tidak bersifat tunggal. Namun, persoalan yang terus muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk di tingkat SPPG, dinilai menjadi salah satu indikator yang diperhatikan Presiden.

Ia menilai terdapat harapan tertentu dari Presiden terhadap BGN yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan selama kepemimpinan Dadan.

"Meski tidak bersifat tunggal sebagai faktor perlunya penggantian, saya nilai ada hal yang sifatnya subjektif, khususnya pada keinginan personal Presiden yang dinilai gagal diwujudkan Dadan sebagai Kepala BGN. Terutama dalam menekan isu negatif proyek MBG ini," ujarnya.

Selain itu, Riko juga melihat adanya faktor dinamika politik yang ikut memengaruhi proses evaluasi. Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden sehingga setiap persoalan yang muncul akan mendapat perhatian lebih besar dibanding program pemerintah lainnya.

"Dominasi lebih pada dinamika politik, mengingat MBG sebagai proyek ambisius Presiden yang memang dalam desainnya pun ada problem. Hanya saja Dadan tak mampu mencarikan solusi praktis terkait problem tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Riko menilai Presiden kemungkinan berharap pemimpin baru BGN dapat menghadirkan pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pergantian pimpinan belum tentu menjadi solusi instan apabila akar persoalan program belum diselesaikan.

"Saya kira Presiden punya harapan terhadap pemimpin baru BGN, meski tidak bisa diharapkan banyak mengingat proyek ini memang bayi prematur yang penuh persoalan," ujarnya.

Riko menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi BGN bersifat struktural sehingga siapa pun yang ditunjuk memimpin lembaga tersebut akan menghadapi persoalan serupa apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap desain program.

"Saya nilai BGN sebagai proyek Presiden yang terlalu ambisius. Di tengah situasi yang hari ini tidak mudah, maka sepatutnya proyek itu dievaluasi cepat. Karena siapa pun pemimpinnya akan menghadapi problem yang sama," kata Riko.

Baca juga: Usai Dadan Dicopot, Komisi IX DPR Harap Pimpinan Baru BGN Perkuat Pengawasan MBG

Dadan Dicopot

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya.

Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

“Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.

Selain Dadan Hindayana, dua wakil kepala yang turut diganti ialah Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun fondasi awal lembaga tersebut.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Sementara posisi wakil kepala diisi Agustina Arumsari dan Mayjen Eddy Trenggono.

Terkait pergantian Kepala BGN menjadi perhatian, dari Dadan Hindayana ke Nani S Deyang. 

(*)