Relawan Prabowo Sebut Penunjukan Nanik S Deyang Selamatkan Program MBG

Ringkasan Berita:

• Sekjen Prabowo Mania 08, Agustin Lumban Gaol, menilai tepat penunjukan Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. 
• Ia menilai pergantian dari Dadan Hindayana didasarkan pada evaluasi kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Naniek dinilai tegas dalam pengawasan dan pembenahan tata kelola program.
• PM 08 berharap kepemimpinan baru mampu meningkatkan transparansi, mempercepat layanan di daerah 3T, mencegah korupsi, serta memastikan MBG tepat sasaran dan efektif menekan stunting.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Mania Kosong Delapan (PM 08), salah satu organ relawan utama Prabowo di Pilpres 2024 lalu, menyampaikan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Jenderal Prabowo Mania 08, Agustin Lumban Gaol, mengatakan penunjukan Naniek S. Deyang merupakan langkah yang tepat dan telah sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pencopotan Kepala BGN (Dadan Hindayana) tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan. Sehingga penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Agustin mengatakan berdasarkan hasil pengamatan Prabowo Mania 08, rekam jejak Naniek selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang tegas serta memiliki kepekaan tinggi dalam merespons berbagai persoalan dan laporan terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, menurut dia Naniek kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran berbagai laporan yang diterima.

Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan BGN.

Terhadap pelanggaran tersebut, BGN memberikan peringatan keras hingga penghentian sementara operasional dapur mandiri yang tidak memenuhi standar.

“Langkah ketegasan dan keberanian ini harus kita dukung dan kawal bersama, mengingat sejak program MBG berjalan, berbagai kritik dan sorotan terus bermunculan,” ujarnya.

Agustin menilai kritik terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar dalam proses pengawasan publik.

 Namun, ia menyayangkan adanya kritik yang tidak berbasis data sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Seolah-olah Program MBG menjadi momok yang menakutkan, bahkan terkesan gagal dan hanya menjadi ladang korupsi. Padahal program ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa,” katanya.

Ia menjelaskan berbagai sorotan publik terhadap Program MBG meliputi kasus keracunan makanan, kualitas dan porsi menu, isu jual beli titik atau kuota, pengadaan perlengkapan yang melanggar aturan dan mark up hingga tata kelola dapur MBG secara keseluruhan. 

Maka kedepan tidak ada lagi para pejabat dilingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi.

Agustin juga menyoroti masih lambatnya pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas karena masyarakat di daerah tersebut lebih rentan mengalami masalah gizi dan stunting.