Haris Rusly Moti Nilai Kebijakan Progresif Prabowo Mengganggu Kepentingan Tiga Kelompok Kekuatan ini

Haris menilai sejumlah program pemerintah menjadi faktor yang memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok tersebut.

Beberapa kebijakan yang disebutnya antara lain pembentukan Danantara, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan di dalam negeri, penyitaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, hingga upaya pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang praktik ekonomi rente serta memperkuat penguasaan negara atas sumber daya strategis.

Meski memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah, Haris mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.

Ia menilai aspek tata kelola dan kapasitas teknokratis beberapa program strategis masih perlu diperkuat agar implementasinya berjalan lebih efektif.

"Kami juga mengakui tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo belum sempurna. Masih perlu memperkuat aspek teknokratisnya," ujarnya.

Namun demikian, Haris menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran keuangan negara.

Menurutnya, penguatan lembaga penegak hukum serta dorongan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian dari langkah tersebut.

Baca juga: Efek Domino Harga Pertamax Naik: Masyarakat Menengah Makin Terjepit, Bukti Ruang Fiskal Menyempit