Pertalite Diburu Imbas Pertamax Naik, Pemerintah Diminta Antisipasi Kelangkaan, Antrean Mengular

Ringkasan Berita:

• Kini dampak kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pola konsumsi energi nasional.
• Pengamat mengingatkan potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
• Pemerintah pun dinilai perlu menambah kuota pertalite guna mengantisipasi kelangkaan.

TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax disebut berpotensi memicu peralihan konsumen ke bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite.

BBM nonsubsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami kenaikan. Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Kini dampak kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pola konsumsi energi nasional.

Hal ini sebagaimana disampaikan pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Arin Setiyowati.

“Secara ekonomi, alasan itu bisa dipahami. Pertamax memang bukan BBM subsidi sehingga harganya lebih dekat dengan mekanisme pasar."

"Ketika harga minyak dunia, kurs rupiah, biaya distribusi, dan harga keekonomian berubah, maka harga jual ikut menyesuaikan,” kata Arin, Kamis (11/6/2026), dikutip Tribunnews.com dari laman Umsura.

Arin menyebut perbedaan harga Pertalite dan Pertamax bukanlah selisih yang kecil bagi pengguna motor.

Termasuk bagi pengguna kendaraan pribadi, pekerja lapangan, komuter, pelaku UMKM, kurir, maupun keluarga dengan mobilitas tinggi.

“Ketika Pertamax terlalu mahal, sebagian pengguna akan turun ke Pertalite. Inilah ironi kebijakan harga energi kita."

"BBM nonsubsidi dinaikkan demi mengikuti pasar, tetapi selisih harga yang terlalu jauh justru dapat mendorong masyarakat berpindah ke BBM subsidi,” paparnya.

Baca juga: Pendapatan Tetap, Pertamax Naik Drastis, Pengemudi Ojol Ramai-ramai Beralih ke Pertalite  

Pemerintah Diminta Antisipasi Kelangkaan Pertalite

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengingatkan potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Pemerintah pun dinilai perlu menambah kuota pertalite guna mengantisipasi kelangkaan.

“Kenaikan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN untuk bayar kompensasi,” ujarnya, Kamis, dilansir Kompas.com.

Menurutnya, dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite juga harus diiringi dengan penambahan kuota Pertalite.

Sebab, jika tidak ada penambahan kuota, bisa memicu potensi kelangkaan Pertalite hingga menyebabkan antrean di SPBU mengular.

“Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrean di SPBU mengular. Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara,” terangnya.

Pengendara Motor Khawatir Pertalite Langka

Terjadi antrean cukup panjang di barisan Pertalite di sejumlah SPBU, seperti di SPBU Pertamina Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Agus, warga Kuningan Barat, Jakarta Selatan, menjadi salah satu pengendara yang beralih dari penggunaan BBM jenis Pertamax ke Pertalite karena adanya kenaikan harga tersebut.

Ia mengaku terpaksa menggunakan BBM jenis Pertalite karena tuntutan pekerjaan yang memakan bahan bakar yang cukup banyak karena merupakan pekerja lapangan.

Bekerja di salah satu Bank sebagai tim survei mengharuskan Agus untuk berkeliling minimal 20 titik di tempat yang berbeda-beda menggunakan sepeda motornya.

Namun, ia khawatir banyak pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite seperti dirinya membuat adanya kenaikan harga untuk BBM subsidi tersebut.

Agus juga khawatir jika banyaknya peminat Pertalite karena kenaikan harga Pertamax itu membuat stok BBM subsidi bakal langka.

"Kalau langka sih kayak dulu lagi paling ya. Di apa namanya, pom jadi buka-tutup. Kayak di Pertalite nih jadi dialihin ke Pertamax, walaupun ada kadang biasanya kalau kayak yang dulu tuh di slot Pertalite-nya di-off-in nih buat antrean, tapi dibukanya Pertamax. Itu yang bikin malas yang begitu," ujarnya di SPBU Pertamina, Kamis.

Antrean Pembeli Pertalite Mengular

Warga yang rela antre karena memilih menggunakan Pertalite juga terlihat di SPBU Jalan Siliwangi Kota Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, untuk Pertamax terlihat nyaris sepi pembeli di SPBU tersebut.

Hal ini juga disadari oleh salah satu driver ojek online (ojol), Rudi (55).

"Pertamax tuh mahal, sekarang pun enggak ada, kan?. Karena orang jarang-jarang Pertamax," ujarnya sambil menunjuk ke arah antrean di SPBU Jalan Siliwangi, Kamis, dikutip dari TribunnewsBogor.com.

Baca juga: Dilema Ojol di Jakarta: Antre Panjang demi Pertalite atau Beli Pertamax Rp16.250

Ia mengaku biasanya mengisi BBM sepeda motornya terkadang dengan Pertamax dan Pertalite karena harganya dulu tak jauh beda.

Namun sekarang, Rudi mengaku ogah menggunakan Pertamax.

"Mending antre aja gak apa-apa beli Pertalite, daripada Pertamax," ungkap Rudi.

Kuota Pertalite Terancam Jebol

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) agar mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Menurut Meitri, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Jika perpindahan tersebut terjadi secara besar-besaran, pemerintah dikhawatirkan menghadapi tekanan tambahan terhadap kuota subsidi energi yang telah ditetapkan.

"Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata," kata Meitri kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, yang perlu diantisipasi justru efek berantai dari kebijakan tersebut.

"Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi," ujarnya.

Baca juga: Harga Pertamax Naik 32 Persen, PKS Sebut Kelas Menengah Paling Terpukul, Pertalite Harus Diawasi

Alasan Pertamina Naikkan Harga Pertamax

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM non subsidi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah."

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” kata Roberth dalam keterangannya, Rabu.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Rizki Sandi Saputra/Reza Deni/Suci Bangun Dwi Setyaningsih/Abdi Ryanda Shakti) (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy) (Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo)