Kata Ekonom soal Masih Perlu atau Tidaknya Program MBG usai Harga Pertamax Naik

Ringkasan Berita:

• Dua ekonom menyatakan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi bukti sempitnya ruang fiskal pemerintah.
• Salah satu penyebab dari hal tersebut yakni adanya program yang memakan anggaran besar seperti MBG dan KDMP.
• Sehingga, mereka menganggap perlu adanya pemotongan anggaran yang besar terhadap program tersebut demi melebarkan ruang fiskal.
• Sementara, adapula usulan agar MBG dialihkan ke keluarga dan diberikan bukan dalam bentuk makanan tetapi uang tunai.

TRIBUNNEWS.COM - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada Rabu (10/6/2026).

Salah satu analisis dari ekonom adalah terkait sempitnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), sehingga keputusan menaikkan harga Pertamax.

Terbatasnya ruang fiskal tersebut buntut adanya program yang dianggap membutuhkan anggaran besar. Adapun salah satunya yakni program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disoroti oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar.

Dia menyatakan penghentian program MBG perlu dilakukan demi menyelamatkan ruang fiskal.

Kendati demikian, jika memang tidak akan dihentikan, maka perlu adanya perombakan ulang terkait target dari penerima MBG.

"Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp117 triliun. Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pmerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk," kata Media dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu.

Hal senada juga disampaikan Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (FEB UMS), Anton Agus Setyawan.

Dia turut menyebut persoalan mendasar sehingga pemerintah menaikkan harga Pertamax yakni sempitnya ruang fiskal negara.

Baca juga: Skandal Korupsi BGN, Pukat UGM Sarankan MBG Disetop Dulu untuk Proses Hukum dan Evaluasi Total

Anton pun menyorotis sejumlah program seperti MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menyedot anggaran besar.

Dua program ini, sambungnya, mengakibatkan pemerintah sulit untuk mengelola anggaran.

Ia juga menganggap kedua program tersebut tidak direncanakan dengan baik sehingga justru menjadi beban tersendiri terhadap fiskal negara.

"Program tersebut memicu inkonsistensi dan inefisiensi sehingga berujung pada pemborosan. Bahkan ketika dibongkar, terindikasi pula ada masalah korupsi di pelaksanaan MBG."

"Hal tersebut menunjukkan bahwa program tersebut tidak direncanakan dengan matang, tetapi harga yang harus dibayar negara begitu mahal karena fiskal jadi tersandera," ujarnya pada Kamis (11/6/2026).

Anton pun mendorong agar pemerintah melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran terhadap program yang dianggap tidak mendesak.