Beragam Respons soal Aksi Mahasiswa 12 Juni 2026, Aksi Berawal dari Bakar Uang Mainan

Ringkasan Berita:

• Sejumlah aliansi mahasiswa dari Jakarta dan daerah lain menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi serta pelemahan rupiah. 
• BEM UI memimpin aksi “Indonesia Bangkrut” di Bundaran HI dengan lima tuntutan, termasuk penghentian pemborosan APBN dan evaluasi program pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah aliansi mahasiswa dari universitas di Jakarta dan sekitarnya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 12 Juni 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, mahasiswa yang akan menggelar aksi turun ke jalan, yaitu:

• Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan. Aksi ini akan dilakukan di sekitar kampus.
• Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mempelopori Aksi Indonesia Bangkrut. Diketahui, BEM UI akan menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Baca juga: Perkiraan Jumlah Massa Demo di Bundaran HI: RI Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Tak Kunjung Sejahtera

Respons Soal Aksi Mahasiswa 12 Juni

Sejumlah pihak merespons aksi unjuk rasa tersebut.

Gelombang aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa dan kelompok aktivis terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, mendapat tanggapan dari Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH.

Nasarudin menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa dan aktivis.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, aktivis, dan para pengamat yang telah menyampaikan kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Masukan seperti ini sangat berharga untuk pembangunan bangsa yang lebih baik," ujar Nasarudin, Kamis (11/6).

Namun, ia menilai bahwa kritik terhadap kebijakan kenaikan BBM non-subsidi perlu dipahami secara lebih menyeluruh, terutama terkait perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi.

Ia menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang umumnya digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Karena itu, menurutnya, kebijakan penyesuaian harga tidak dapat disamakan dengan BBM subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Negara tidak ingin beban subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru ikut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar difokuskan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Nasarudin menambahkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara serta mempertahankan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

"Pemerintah tetap fokus melindungi rakyat miskin. Subsidi harus tetap tersedia bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga mereka dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini," ujarnya.