Dikritik 19 Organisasi Masyarakat Sipil, Kemhan Pastikan Tak Ada Komcad yang Diturunkan

Ringkasan Berita:

• Kementerian Pertahanan (Kemhan) menanggapi kritik Koalisi Masyarakat Sipil terkait demonstrasi mahasiswa UI di Jakarta Pusat (12/6/2026) dan surat Apel Siaga 500 personel Komcad ASN. 
• Surat tersebut memerintahkan ASN Komcad mengikuti apel di Kemhan pada hari yang sama. 
• Namun, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk pengamanan aksi mahasiswa, menekankan Komcad tidak dilibatkan dalam demonstrasi tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menanggapi kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait denonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) lalu.

Selain itu, Kemhan juga menanggapi beredarnya surat Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS bertanggal 11 Juni 2026 terkait Apel Siaga 500 personel Komcad ASN pada hari yang sama dengan demonstrasi tersebut.

Surat itu pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung Komcad dari berbagai kementerian untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. 

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan tidak ada personel Komcad yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (12/6/2026) lalu.

"Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada personel Komponen Cadangan (Komcad) yang dikerahkan untuk pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026. Komcad tidak dilibatkan dalam kegiatan pengamanan aksi tersebut," kata Rico saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (14/6/2026).

Sedangkan terkait surat yang beredar, kata Rico, kegiatan itu adalah bagian dari pembinaan dan uji kesiapsiagaan anggota Komcad pasca pelatihan yang telah diprogramkan sebelumnya. 

Kegiatan itu, kata dia, bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, administrasi, dan komunikasi anggota Komcad sebagai bagian dari sistem pembinaan yang diatur dalam ketentuan pembentukan dan pembinaan Komcad.

"Karena itu, mengaitkan Apel Siaga Komcad ASN dengan pengamanan demonstrasi mahasiswa tidak tepat. Faktanya, tidak ada personel Komcad yang diturunkan atau ditugaskan dalam pengamanan aksi demonstrasi tersebut," pungkasnya.

Dikritik 19 Organisasi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari 19 organisasi masyarakat sipil mengkritik sejumlah hal terkait kehadiran TNI dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026) dan beredarnya surat terkait Komcad itu pada hari yang sama.

Sebanyak 19 organisasi itu yakni IMPARSIAL, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, YLBHI, KontraS, WALHI, AJI Indonesia, Raksha Initiative, DeJure, dan Indonesia Risk Center (IRC).

Kemudian juga HRWG, ICJR, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, AJI Jakarta, PBHI, dan Setara Institute.

Salah satu poinnya adalah mereka menyoroti beredarnya Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS bertanggal 11 Juni 2026.

Surat itu pada pokoknya memerintahkan pengerahan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung Komcad dari berbagai kementerian untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada Jumat 12 Juni 2026. 

Koalisi memandang langkah itu menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan Komponen Cadangan.