Demo di Jakarta

Elite PDIP: Aksi Demo Mahasiswa Jadi Alarm Serius Bagi Pemerintah

Tayang: Minggu, 14 Juni 2026 14:46 WIB

Penulis: Fersianus Waku

Editor: Adi Suhendi

Elite PDIP: Aksi Demo Mahasiswa Jadi Alarm Serius Bagi Pemerintah

Tribunnews/Jeprima

AKSI UNJUK RASA - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Massa aksi yang tergabung dalam BEM UI diikuti beberapa mahasiswa UPN dan IPB membawa lima tuntutan pada aksi tersebut yaitu Menghentikan pemborosan APBN, Menurunkan harga bahan pokok dan BBm, Menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih, Menghentikan militerisme di ranah sipil dan Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Tribunnews/Jeprima

Ringkasan Berita:

Aksi mahasiswa di sejumlah daerah jadi peringatan keras di tengah tren menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah

Andreas khawatir gelombang protes meluas jika aspirasi ini tidak segera direspons pemerintah

Tuntutan mahasiswa menyentuh persoalan riil yang tengah dihadapi masyarakat bawah saat ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengatakan aksi demonstrasi mahasiswa dan pengemudi ojek pada Jumat (12/6/2026) merupakan alarm serius bagi pemerintah.

Andreas menilai, peringatan keras ini muncul di tengah tren menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Ini adalah alarm serius untuk pemerintah," kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, jika aspirasi ini tidak segera direspons dengan perbaikan kebijakan, ia khawatir gelombang protes dapat meluas.

"Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh," ujarnya.

Andreas menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut dia, unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang murni tanpa rekayasa.

"Demonstrasi Jumat, 12 Juni, merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang genuine (murni), diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek," ucap Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti substansi tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

Ia menilai tuntutan-tuntutan tersebut sangat sederhana namun langsung menyentuh persoalan riil yang tengah dihadapi masyarakat bawah saat ini.

Tuntutan tersebut di antaranya mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), serta mengevaluasi dan merevisi program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai menyedot porsi terlalu besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain isu ekonomi, massa juga menyuarakan penolakan keras terhadap pelibatan aparat pertahanan di ranah sipil.

"Massa menolak militerisasi yang mengancam kelangsungan demokratisasi, yang merupakan buah perjuangan Reformasi 1998," tegas Andreas.

Ia pun meyakini bahwa suara para demonstran di jalanan adalah cerminan suara mayoritas rakyat Indonesia saat ini.

Tantangan utamanya, kata dia, kini berada di tangan pemerintah, apakah bersedia menindaklanjuti keluhan tersebut atau sebaliknya.