Istana: Pemerintah Terus Berupaya Perkuat Rupiah dan Persepsi Publik

Ringkasan Berita:

• Prasetyo merespons pertanyaan mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan investor di tengah adanya demonstrasi dari sejumlah mahasiswa
• Menurut Prasetyo upaya dalam meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi atau pasar menjadi penting karena akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat
• Presiden juga menekankan untuk meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi. Kedua sektor tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat persepsi publik dan pasar di tengah kondisi yang terjadi sekarang ini.

Hal itu disampaikan Prasetyo merespons pertanyaan mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan investor di tengah adanya demonstrasi dari sejumlah mahasiswa.

“Kalau saudara-saudara perhatikan dalam satu, dua minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat apa memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar,” kata Prasetyo di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Prasetyo upaya dalam meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi atau pasar menjadi penting karena akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat.

“Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” katanya.

Baca juga: Mahasiswa Setop Mobil Dinas TNI di Bundaran HI, Minta Pengendara Bunyikan Klakson

Dalam meningkatkan kepercayaan investor, Presiden, kata Prasetyo terus mendorong dilakukannya deregulasi untuk mempermudah perizinan agar iklim invetasi berkembang.

“Supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif,” katanya.

Sementara itu, untuk memperkuat mata uang rupiah, Presiden kata Prasetyo menekankan untuk meningkatkan performa ekspor.

“Karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita,” katanya.

Baca juga: 21 Dentuman Meriam Iringi Kedatangan Presiden Jerman di Istana Merdeka

Selain performa ekspor, Presiden juga menekankan untuk meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi. Kedua sektor tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

Selain itu, dengan industrialisasi dan hilirisasi akan memberikan nilai tambah untuk devisa negara.

“Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diterbitkan Danantara,” ucapnya.

Aksi Mahasiswa

Sejumlah aksi demonstrasi mewarnai Jakarta hari ini.

Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi terkait beberapa keluhan warga soal ekonomi.

Adapun dari informasi yang dihimpun, massa tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis yang berisi Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI hingga sejumlah organisasi lainnya.

Mereka hendak menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Selain itu, aksi demo juga dilakukan elemen mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK).

Adapun mereka membawa sejumlah tuntutan yakni di antaranya:

11 Tuntutan Mendesak

1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalyon teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.
11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

Selain itu, aliansi ini juga menyuarakan 9 tuntutan umum yang meliputi isu agraria, pendidikan, hak asasi manusia, dan demokrasi, yakni:

1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati