KPK Buka Opsi Periksa Anggota BPK V Terkait Kasus Suap Audit Muara Enim

Ringkasan Berita:

• KPK sebut pemanggilan anggota BPK V Bobby Adhito Rizaldi sangat bergantung pada dinamika dan kebutuhan penyidikan yang saat ini sedang berjalan
• Penyidik pasti akan melayangkan pemanggilan jika keterangan Bobby terbukti esensial untuk mengurai sengkarut kasus ini
• Angga memiliki peran sentral sebagai perantara negosiasi yang kini telah dijerat sebagai tersangka penerima suap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa anggota BPK V, Bobby Adhito Rizaldi. 

Langkah ini disiapkan guna menindaklanjuti fakta-fakta yang terus berkembang dalam proses penyidikan kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa pemanggilan tersebut sangat bergantung pada dinamika dan kebutuhan penyidikan yang saat ini sedang berjalan.

"Iya nanti liat kebutuhan penyidikan, tentunya apabila ada fakta-fakta yang berkembang saat penyidikan yang saat ini berjalan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak-pihak lain," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, Taufik enggan berandai-andai lebih jauh mengenai jadwal pasti pemeriksaan tersebut. 

Ia menekankan bahwa penyidik pasti akan melayangkan pemanggilan jika keterangan Bobby terbukti esensial untuk mengurai sengkarut kasus ini. 

"Jadi tergantung dari keperluan di penyidikan," ucapnya.

Baca juga: Pengembangan OTT Muara Enim, KPK Sita Dokumen Terkait Proyek Smart Board

Wacana pemeriksaan terhadap Bobby Adhito Rizaldi mencuat lantaran salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Augusz Dewanggara alias Angga dari pihak swasta, disebut-sebut sebagai orang dekat atau orang kepercayaan dari anggota BPK V tersebut. 

Dalam perkara ini, Angga memiliki peran sentral sebagai perantara negosiasi yang kini telah dijerat sebagai tersangka penerima suap.

Selain Angga, KPK juga menetapkan empat orang tersangka lainnya dari hasil gelar perkara pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan pada 11 Juni 2026. 

Tersangka penerima suap lainnya adalah Titin Rita Lestari selaku ASN atau Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Selatan. 

Baca juga: Kasus Suap Bupati Muara Enim, KPK Telisik Peran Anggota V BPK RI

Sementara itu, tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap adalah Edison selaku Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Fika selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi (MSA), dan Cory Erin Hardi selaku marketing PT MSA.

Konstruksi Perkara

Konstruksi perkara ini bermula pada awal tahun 2026 ketika BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengaudit laporan keuangan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025. 

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan nilai temuan yang melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

Menyikapi temuan tersebut, pada Mei 2026, Bupati Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hairullah, untuk mengurus temuan LHP BPK itu melalui Angga.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim tahun 2026, Abi Nurwardani, ditugaskan menemui Angga melalui perantara seorang pihak swasta bernama Mulyono. 

Dari situlah kesepakatan jahat mulai terjalin.

"Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK tersebut. AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp 1,6 miliar atau diambil dari 1 persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," ungkap pihak KPK.

Setelah angka disepakati, Angga segera berkoordinasi dengan Titin selaku Pengendali Teknis untuk merekayasa hasil audit. 

Di sisi lain, Abi Nurwardani menyiapkan uang muka yang diminta dengan mengambil aliran dana dari Fika melalui Cory, yang merupakan penyedia proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim. 

Dari penerimaan awal sebesar Rp 500 juta, uang tersebut langsung didistribusikan.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp 500 juta tersebut, ABN membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan," papar KPK.

Ia merinci, dari uang setengah miliar tersebut, sebesar Rp 100 juta diberikan kepada Angga dan Rp 100 juta dialokasikan untuk Mulyono sebagai perantara di Jakarta. 

Sementara sisa Rp 300 juta dibawa kembali oleh Abi Nurwardani ke Sumatera Selatan, yang sebagian di antaranya diperuntukkan bagi Bupati Edison.

"Selain peneriman tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang sebesar Rp 50 juta dari ABN. KPK akan melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut," kata pihak KPK.

Dalam operasi senyap tersebut, Tim KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial berupa dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), satu unit mobil SUV, serta uang tunai rupiah senilai Rp 100 juta dari tangan Angga dan Rp 100 juta dari Mulyono.