Mahasiswa Tuntut Stop MBG hingga KDMP, Elite PKB Desak Sosialisasi Program Pemerintah Lebih Maksimal

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah untuk mengevaluasi sistem dan mengalihkan fokus sasaran ke ibu hamil/menyusui serta daerah 3T.
• Penunjukan Agustina Arumsari di Badan Gizi Nasional ditargetkan membenahi tata kelola dan menghemat anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.
• PKB menginstruksikan kader untuk berdialog dengan mahasiswa guna merespons kritik dan aspirasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat perhatian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menilai munculnya tuntutan tersebut menjadi sinyal bahwa substansi program prioritas pemerintah belum tersosialisasi dengan baik kepada kalangan mahasiswa.

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza mengatakan kritik yang disampaikan mahasiswa harus dibaca sebagai pesan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik terkait berbagai program strategis nasional.

Menurut Faisol, selama hampir satu setengah tahun pemerintahan berjalan, pesan mengenai pentingnya program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul, serta penguatan ekonomi rakyat belum diterima secara merata oleh kelompok mahasiswa.

"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Wakil Menteri Perindustrian itu menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Karena itu, program MBG dinilai bukan sekadar bantuan makanan, tetapi bagian dari upaya pemerintah mencetak generasi unggul di masa depan.

Ia menilai mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki posisi strategis untuk memahami substansi kebijakan pemerintah sekaligus mengawalnya agar berjalan sesuai tujuan.

"Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," ujarnya.

Meski demikian, PKB mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi program-program pemerintah, termasuk dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang sempat mencuat dalam pelaksanaan MBG.

Faisol menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut. Ia mencontohkan langkah hukum yang telah dilakukan terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bukti bahwa pengawasan tetap berjalan.

"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum," katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPP PKB menginstruksikan seluruh pengurus cabang di daerah untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa di kampus-kampus.

Langkah tersebut dilakukan agar terjadi komunikasi dua arah mengenai program prioritas pemerintah sekaligus menampung berbagai kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa.

"Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo," tegas Faisol.

Menurutnya, forum diskusi yang terbuka penting untuk membangun kesamaan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari faktor global maupun persoalan di dalam negeri.

PKB juga mendorong agar mahasiswa, khususnya generasi Z, turut memberikan gagasan konstruktif guna menyempurnakan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah," ucapnya.

Faisol menegaskan perbedaan pandangan dalam demokrasi harus tetap dijaga. Namun di saat yang sama, seluruh elemen bangsa perlu memperkuat persatuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan terus muncul di masa mendatang.

"Perbedaan-perbedaan pandangan harus terus dijaga. Tapi kita juga perlu memperkuat persatuan nasional dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terus datang," pungkasnya.

Terpisah, Pemerintah merespons tuntutan demonstrasi mahasiswa yang meminta agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk dihentikan. 

Terkait hal ini, pemerintah telah memutuskan bahwa operasional MBG berhenti sementara untuk menjalani pemeriksaan dan perbaikan sistem secara menyeluruh.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyampaikan langka ini diambil juga sekaligus memanfaatkan momentum jeda kalender akademik.

"Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total," ujar Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/6/2026).

Evaluasi tersebut akan menyasar sejumlah aspek teknis yang krusial di lapangan. Termasuk di antaranya adalah peninjauan ulang tata cara pemberian dana dan operasional Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG).

"Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG, ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3B," tegasnya.

Pemerintah juga berencana menggeser fokus pembangunan fasilitas gizi ke wilayah yang lebih membutuhkan perhatian khusus. Prioritas akan diberikan kepada sasaran di luar anak usia sekolah dasar.

"Ibu menyusui ya, ibu hamil dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil. Sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," tambah Qodari.

Dalam proses evaluasi keuangan, Badan Gizi Nasional (BGN) kini diperkuat oleh eks Wakil Ketua BPKP, Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. 

Menurut Qodari, kehadiran Agustina ditujukan untuk menyisir celah pemborosan, di mana pemerintah telah menemukan potensi penghematan anggaran secara masif.

"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah di sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 bulan Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa Rp12 triliun," tutup Qodari.

Sebagai informasi, keputusan evaluasi total ini mengemuka di tengah desakan dari elemen mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menuntut agar program MBG dihentikan.

Sejumlah mahasiswa terus menggelar aksi demo di sejumlah titik di seluruh Indonesia. 

Adapun dalam aksi tersebut akan disampaikan lima tuntutan utama, yakni:

1. Menghentikan pemborosan APBN

2 Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

4. Menghentikan militerisme di ranah sipil

5. Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah