Gagal Bayar Utang Sudah di Depan Mata, AS Terancam Resesi, Janet Yellen: Waktunya 2 Pekan Lagi

"Sekuritas Treasury AS telah lama dipandang sebagai aset teraman di planet ini,” kata Yellen.

“Gagal bayar tagihan jatuh tempo akan benar-benar menjadi bencana akan dan menempatkan itu dalam pertanyaan,” pungkasnya.

Bagaimana yang terjadi dengan Indonesia jika bencana ekonomi di AS terjadi imbas gagal bayar utang?

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, dampak negatifnya akan dirasakan secara global.

Bhima menuturkan, setelah terjadinya krisis pandemi, kemungkinan akan muncul sebuah krisis baru yakni krisis imbas utang dan bakal lebih dahsyat dari krisis 2008.

Hal tersebut akan berimbas keluarnya dana asing dari negara berkembang seperti Indonesia. Lantaran para investor akan mencari aset yang aman.

“Problemnya, surat utang AS dan dolar AS itu kan selama ini safe haven aset, kalau runtuh trust-nya maka investor bisa lompat ke emas. Jadi modal keluar dari bursa saham, beralih ke instrumen emas batangan. Itu bisa jadi,” terang Bhima saat dihubungi Tribunnews, Kamis (7/10/2021).

“Pelemahan nilai tukar rupiah otomatis tidak bisa dihindari, cadangan devisa akan tersedot untuk stabilisasi rupiah,” sambungnya.

Tak hanya sampai disitu, menurut Bhima, kinerja ekspor juga akan terganggu cukup dalam karena krisis utang membuat pemulihan ekonomi di negara mitra dagang indonesia kembali terganggu.

Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi dampak ini?

Bhima membeberkan, antisipasi Indonesia saat ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) saat ini terus menggencarkan dan memperkuat kerangka kerja sama Local Currency Settlement (LCS) dengan berbagai Bank Sentral negara mitra.

Local Currency Settlement (LCS) adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, dimana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.

Dalam arti kata lain, transaksi bilateral kedua negara tersebut tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

“Kerjasama dengan berbagai negara untuk de-dolarisasi misalnya penggunaan ringgit untuk ekspor-impor ke Malaysia, atau yuan ke China bisa jadi solusi jangka menengah,” papar Bhima.