Breaking News:

Penghapusan BBM RON Rendah Bisa Dilakukan, Asal Tak Langsung Diterapkan ke Semua Daerah

Iwa Garniwa mengatakan, BBM RON rendah seperti Premium, diketahui bahaya bagi lingkungan juga tak bagus bagi mesin kendaraan.

Tribunnews/JEPRIMA
ILUSTRASI - Awak Mobil Tangki (AMT) bersiap melakukan pengisian bahan bakar minyak ke dalam mobil tangki Pertamina di Terminal BBM Jakarta Group Plumpang, Jakarta Utara, Senin (27/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia sudah komitmen menekan emisi karbon dalam Perjanjian Paris Tahun 2015, sayangnya bahan bakar minyak (BBM) RON rendah, seperti Premium, saat ini masih banyak dikonsumsi masyarakat.

Guru Besar Universitas Indonesia yang juga Rektor IT PLN Iwa Garniwa mengatakan, BBM ron rendah seperti Premium, diketahui bahaya bagi lingkungan juga tak bagus bagi mesin kendaraan.

BBM jenis ini bisa merusak lapisan ozon, juga kendaraan tak prima.

Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong agar masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, dengan ron tinggi. Apalagi, standar Euro4 saat ini sudah menjadi acuan gas buang bagi kendaraan bermotor.

Iwa Garniwa menyampaikan, penghapusan BBM ron rendah memang mendesak, namun harus tepat momentumnya. Nah, saat ini, di tengah tren masih terjadi penurunan harga minyak, dimana harga minyak dunia belum kembali ke titik tertinggi, kebijakan tersebut bisa diambil oleh pemerintah.

Baca: Pengamat: BBM Ron Rendah Bikin Gas Buang Kendaraan Penuh Polusi

“Menurut saya sekarang inilah saatnya, tapi digantikan dengan nama, misalnya Premium Ramah Lingkungan dengan harga yang tidak berubah mengingat harga minyak dunia sedang turun. Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk mengubah konsumsi BBM nya pada BBM ramah lingkungan,” ujar Iwa, kepada media, Rabu (29/7/2020).

Baca: Saat Indikator BBM di Posisi E, Segini Isi Bahan Bakar Mobil

Iwa mengingatkan, dampak buruk Ron rendah selama ini diasumsikan tidak terlalu terlihat pada kendaraan dengan teknologi lama yang masih banyak di Indonesia, bahkan di jakarta.

Namun pada lingkungan akan menambah polusi udara khususnya di perkotaan. Persoalan polusi kendaraan ini akan menjadi bom waktu di masa depan, sehingga perlu diambil kebijakan radikal.

Sementara itu, Permen LHK No. 20/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, yang mensyaratkan standar emisi Euro4, bisa saja diterapkan namun tidak di semua daerah kota mengingat ada persoalan daya beli berbeda.

Halaman
12
Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved