Breaking News:

Penggunaan Biodiesel Diklaim Bisa Hemat Devisa Rp 176 Triliun

Program mandatori biodiesel yang dilakukan pemerintah sejak 2015 lalu disebut berdampak positif pada devisa negara.

Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Jeprima
Petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis biosolar di SPBU Pertamina, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2021). Pemerintah terus berupaya menekan impor bahan bakar minyak, di antaranya melalui program mandatori biodiesel yang ditingkatkan menjadi B30 sejak awal tahun lalu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, pada 2020 realisasi pemanfaatan biodiesel mencapai 8,46 juta kiloliter (kl) dan telah menghemat devisa sekitar Rp 38,31 triliun. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Reporter Kontan, Vendy Yhulia Susanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Program mandatori biodiesel yang dilakukan pemerintah sejak 2015 lalu disebut berdampak positif pada devisa negara.

Mengingat, pemerintah dapat menghemat devisa negara yang sebelumnya dialokasikan untuk impor solar.

“Penghematan devisa akibat tidak perlu impor solar sebesar Rp 176 triliun,” ujar Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Edi Wibowo dalam Dialog Webinar Menjaga Keberlanjutan Mandatori Biodiesel, Selasa (30/11/2021).

Edi menerangkan, jumlah itu didapat dari penyaluran biodiesel sejak 2015 hingga 2021. Ia menyebut, penggunaan biodiesel dari sawit sejak 2015 hingga saat ini tercatat mencapai 31,4 juta kiloliter (Kl).

“Pajak yang dibayarkan kepada negara Rp 8,99 triliun,” ucap dia.

Baca juga: Olah Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, BGR Logistics Kerja Sama dengan ITS

Edi mengatakan, kebijakan mandatori biodiesel berdampak pada peningkatan nilai tambah industri hilir sawit, mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 46,95 juta ton CO2 equivalent.

Serta berdampak pada stabilisasi harga CPO dan penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Penyaluran Insentif Biodiesel Capai Rp 28,01 Triliun Sepanjang 2020

“Rencana alokasi biodiesel tahun 2022 sebesar 10,15 juta kiloliter. Perkiraan kebutuhan dana untuk penyaluran FAME tahun 2022 sebesar Rp 39,11 triliun,” ucap Edi.

Edi mengatakan, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam rencana implementasi program mandatori B40.

Diantaranya, kapasitas produksi DPME (Distilled Palm Oil Methyl Ester) dan HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) belum mencukupi untuk perencanaan B40 secara nasional.

Perlu dikaji keekonomian-nya secara lebih komprehensif khususnya analisis yang mendalam terkait kebutuhan tambahan investasi industri HVO, khususnya DPME, yang merupakan advance processing dari FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

“Keberlanjutan industri sawit juga sangat tergantung di sektor hulu, maka penggunaan dana BPDPKS yang proporsional sesuai alokasi kebutuhan program yang sudah ditetapkan menjadi suatu keniscayaan untuk menstabilkan harga CPO dan menyejahterakan pekebun,” pungkas Edi.

Artikel ini tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah hemat devisa hingga Rp 176 triliun berkat program biodiesel

Sumber: Kontan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved