Toyota Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy meminta pemerintah melakukan kaji ulang terkait kenaikan PPN dan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor untuk menjaga industri otomotif.

"Harapan kami ini akan dievaluasi efektivitasnya dari pajak ini, pemerintah juga butuh dana karena banyak kepentingan-kepentingan. Tapi jangan lupa bagaimana menyeimbangkan industri otomotif nasional, terutama yang kita ingin kita lindungi adalah produksi dalam negeri," tutur Anton dalam agenda Melaju dengan Rangga Journalist Test Drive di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/12/2024).

Sebagai gambaran, industri otomotif tahun ini mengalami berbagai tekanan hingga membuat market hanya akan berada dikisaran 850.000 unit.

Baca juga: Mulai 2025 Ada 2 Komponen Pajak Baru Kendaraan Bermotor, Begini Hitungannya 

Dari sepuluh tahun lalu, pasar mobil baru Indonesia berada di angka 1 juta unit. Tantangan keluar dari one million trap ini gagal tercapai di tahun 2024 akibat pasar yang lesu.

Dengan rencana kenaikan PPN dan opsen di tahun 2025, menjadi hal yang perlu dikaji lebih luas mengenai dampaknya ke berbagai industri, utamanya otomotif. Apalagi kondisi ekonomi saat ini belum begitu baik.

"Sekali lagi bukan pesimis atau menakut-nakuti, kita melihat bagaimana impact di negara-negara lain. Impact ekonomi di ASEAN, contohnya Vietnam. Kemudian Thailand impact-nya cukup besar, karena marketnya menurun, kompetisinya juga besar. Akhirnya menimbulkan impact terhadap industri otomotif di negara itu," terang Anton.

Anton yakin, pemerintah menyadari bahwa industri otomotif Indonesia harus dipertahankan dan harus dikembangkan.

"Mudah-mudahan ini akan terus direview dan akan diberikan support-support yang sesuai, supaya marketnya di tahun depan akan bisa naik di tengah situasi pajak ini," imbuhnya.