Romahurmuziy Masih Berharap Kisruh PPP Diselesaikan dengan Islah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memanas beberapa hari terakhir.

Kisruh tersebut berujung pada pemecatan dan rotasi sejumlah pengurus hingga keputusan yang dinilai sepihak dari seorang Suryadharma Ali dengan berkoalisi ke Partai Gerindra dan memberikan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.

Politisi PPP, Muchammad Romahurmuziy masih berharap kisruh di partainya ini bisa diselesaikan dengan berdamai atau islah melalui musyawarah antar-pihak yang bertikai. "Semua perlu diselesaikan dengan islah," kata Romahurmuziy saat dihubungi Jumat (18/4/2014) malam.

Romahurmuzy menyatakan hanya waktu yang bisa menjawab bila pihak-pihak yang bertikai di PPP tetap ngotot pada pendiriannya masing-masing.

Diberitakan, kisruh di partai berlambang Ka'bah terjadi setelah raihan suara partai dari Pileg 9 April 2014 terbilang tidak maksimal.

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, menilai salah satu penyebab keadaan itu karena langkah salah kaprah ketua umum partainya, Suryadharma Ali, yang justru menghadiri acara kampanye Partai Gerindra di SUGBK Jakarta pada 23 Maret 2014 lalu.

Ia menilai apa yang dilakukan Suryadharma Ali itu adalah melanggar hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bandung 9 Februari 2014.

Mukernas PPP di Bandung pada 9 Februari 2014 memutuskan, SDA sebagai capres dari PPP. Ada enam nama bakal cawapres yang muncul saat itu untuk mendampingi Suryadharma Ali, seperti Joko Widodo, Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, dan tidak ada nama Prabowo Subianto. Adapun penjajakan koalisi kepada parpol lain dilakukan usai Pileg 9 April 2014.

Menurut Emron, seharusnya saat para pengurus dan kader PPP 'berperang' di masa Pileg untuk mendapatkan suara partai, SDA selaku capres partai melakukan penjajakan dengan 7 bakal cawapres sebagaimana hasil Mukernas Bandung.

Wakil Ketua Umum PPP Soharso Monoarfo dan lima Ketua DPW PPP tingkat provinsi yang menyuarakan hal yang sama berupa mosi tidak percaya pada kepemimpinan Suryadharma Ali justru dipecat oleh orang nomor satu partainya itu. Mereka dianggap melanggar AD/ART partai karena dianggap berupaya melakukan pemakzulan terhadap ketua umum.

Terkini, Suryadharma Ali juga menggeser Muchammad Romahurmuziy dari posisi Sekjen ke Ketua DPP partai. Namun, Romi langsung menolak rotasi posisinya itu karena dianggap prosesnya tidak sah sesuai AD/ART partai alias cacat.

Belum selesai konflik dengan jajaran pengurus partainya, Suryadharma Ali mengambil keputusan berupa koalisi PPP dengan Partai Gerindra dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.