Elit Politik Nasional Dituding Sumber Kisruh Pileg Depok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembubaran paksa proses validasi perhitungan suara ulang  secara diam-diam di gudang kotak suara KPUD Depok oleh Polres Depok Senin (5/5) malam lalu, menunjukkan adanya praktik kotor kecurangan Pileg 2014 di kota Depok.

Status  wespada  kondisi darurat demokrasi layak distempelkan untuk pileg kota Depok. Keprihatinan itu diungkapkan politisi muda PDI Perjuangan Fahmi Habcy  kepada Tribunnews.com Rabu  pagi (7/5/2014) di Jakarta.

"Keputusan penghitungan ulang  KPU Jabar saja sudah mengindikasikan ada ketidakberesan Pileg Kota Depok.  Ini masih coba sembunyi-sembunyi  validasi KPUD ditengah hutan dalam gudang kotak suara bukan dikantor  KPUD, diam-diam tanpa mengundang 12 partai , dimalam hari pula bukan jam kerja ,dan tidak memberitahukan polisi setempat," ungkap Fahmi.

"Bukankah ini mencerminkan kegagalan Pemilu Kota Depok sekaligus runtuhnya kewibawaan aparat negara juga penyelenggara pemilu. Anehnya polisi tidak mempidanakan jajaran KPUD Depok, “ Fahmi menegaskan.

 Ia  mendapatkan informasi bahwa kecurangan dan kekisruhan pileg 2014 di kota Depok ini dipicu oleh keterlibatan  dan rekayasa sistematis elit politik nasional yang maju dari Dapil Depok-Bekasi yang terlalu jauh ikut campur juga  mengkondisikan  suara bagi bagi caleg-caleg ditingkat kota dan propinsi.

Fahmi mengelak diplomatis ketika didesak apakah elit politik tersebut dari  internal atau luar PDIP.

"Kejahatan pemilu seperti korupsi pasti berjamaah , sekali terbongkar kotak pandora akan merembet hingga ke bandarnya. Kita perhatikan hasil perhitungan ulang ini adakah perbedaan signifikan antara keputusan  era jahiliyah demokrasi beberapa minggu lalu  dan setelah perhitungan ulang,  juga penyidikan kasus pidana pemilu yang sudah dilaporkan ke Polres Depok oleh Panwaslu Depok," paparnya.

"Informasi yang saya dapat katanya intelkam Mabes juga sedang menyelidiki hal ini karena diduga melibatkan perlindungan oleh oknum aparat.  Itu wewenang kepolisian. Kita berpikir positif saja Polri telah mereformasi diri," tandasnya

Fahmi menyayangkan KPU Pusat dan Bawaslu yang  tidak peka dan tidak curiga atas carut-marutnya pileg kota Depok, dan cenderung mendiamkan kondisi  yang memalukkan tersebut, padahal jaraknya Depok tidak jauh dari kota  Jakarta.

Ditegaskan kembali, semestinya dari banyaknya kasus kecurangan Pileg 2014 yang terjadi di Indonesia.

KPU Pusat dan Bawaslu bisa menjadikan kota Depok sebagai random sampling investigasi mendalam atas kasus kecurangan pileg dari DPR RI, Propinsi hingga Kota.

Jika tidak pernah dibongkar, tegasnya, budaya ini akan terus melahirkan para bandit suara rakyat dan pelacur demokrasi,  berimbas kualitas parlemen 2014 makin amburadul dibanding 2009.

Karena akan terbiasa merampok uang rakyat dan bolos pemalas ketika diparlemen sebagaimana perilaku sebelumnya  merampok suara pemilih  pileg 2014, dibanding bekerja keras turun ke dapil.

"Saya menyarankan Hadar Gumay  mundur dari KPU Pusat karena nampaknya Bung Hadar lebih bermanfaat buat demokrasi ketika  berani , peka dan kritis  saat menjadi pejuang  pemilu Jurdil di Cetro dibanding menjadi anggota KPU Pusat. Taruhan kecurangan pileg 2014 ini bukan caleg tapi Pilpres 9 Juli nanti. Waspadalah," pungkas Fahmi.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak KPUD Depok, Jawa Barat.