NasDem Tuding Rekapitulasi Suara KPU Hasil Jual Beli Suara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menyatakan tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). NasDem menginginkan seharusnya pengesahan rekapitulasi suara nasional tersebut ditunda.

Ketua DPP NasDem bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari, sebelumnya mengusulkan KPU untuk bisa menunda hasil akhir rekapitulasi. Menurut dia, KPU harusnya bisa lebih mendahulukan dan mementingkan substansi pembahasan penghitungan suara di setiap provinsi.

"Sekarang tiba-tiba dalam satu hari yang sangat singkat, beberapa provinsi bisa selesai. Padahal jika saja KPU lebih santai dan meluangkan waktu, kita bisa mendapatkan banyak hal yang bisa diangkat dan dijadikan catatan. Tapi sekarang jadi tidak terbuka, jadi tidak terungkap karena mengejar waktu,” ucap Taufik dalam keterangannya, Minggu (11/5/2014).

Banyaknya partai yang memutuskan untuk menyelesaikan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dibanding KPU-Bawaslu, juga mengundang perhatian Taufik. Dia menegaskan bahwa di MK itu pembuktiannnya tidak mudah dan sangat formil, serta ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan.

"Ketika banjir perkara di MK, beberapa penghitungan akan tidak akurat. Padahal di KPU kita bisa melihat juga bagaimana perdebatan yang terjadi, apa masalah yang ada, keberatan apa yang muncul. Seharusnya ini juga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua," tuturnya.

“Proses rekapitulasi penyelenggara pemilu coba menjual suara, mengutak-atik hasil penghitungan suara. Para oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut merasa pemilu ini tempat kita bertransaksi. Ini catatan buruk buat proses demokrasi di Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan, harus kita sama-sama telusuri,” imbuhnya.