Prabowo Dinilai Tidak Berpengalaman Jadi Pemimpin Demokratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM), Purwo Santoso menilai, kandidat presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpin yang demokratis.

"Prabowo hanya memiliki pengalaman militer. Saat aktif di militer pun model pemerintahannya otoriter. Jadi, Prabowo belum punya pengalaman jadi pemimpin yang demokratis," ujar Purwo ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/5/2014).

Padahal, kata Purwo, Indonesia sudah bergeser ke arah pemerintahan yang menuntut konsep demokrasi sehingga dibutuhkan pemimpin yang demokratis. Menurutnya, Prabowo harus sanggup membuktikan kepada rakyat bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin yang demokratis.

Sebab, lanjut Purwo, gaya kepemimpinan militer dengan demokratis sangat jauh berbeda. Ia mengatakan, gaya kepemimpinan militer yang dimiliki Prabowo tidak bisa diterapkan di Indonesia. "Bhineka tunggal ika bisa hilang," ujarnya.

Di sisi lain, Purwo menilai, Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi kandidat presiden lainnya memang berbeda dengan Prabowo. Sebab, kata Purwo, Jokowi sudah memiliki pengalaman di pemerintahan walau hanya sebentar dan di tingkat lokal.

"Namun, langkah-langkah inovatif Jokowi banyak dipuji orang. Jokowi memiliki pengalaman dalam mengembangkan pemerintahan yang partisipatif, maka sebetulnya lebih prospektif. Jokowi lebih memberikan harapan," ujar Purwo.

Menurut Purwo, pengalaman memang bukan faktor utama untuk mengukur kelayakan seseorang memimpin pemerintahan. Namun yang terpenting, lanjutnya, bagaimana pemimpin bisa memberdayakan seluruh pihak secara optimal untuk menjalankan sistem pemerintahan.

Rakyat Indonesia, kata Purwo, membutuhkan pemimpin yang sensitif terhadap pelbagai masalah bangsa dan sanggup memetakan solusi dari karut-marut jalannya pemerintahan saat ini. Sebab, dinilai Purwo, pemerintahan saat ini lepas tangan atas pelbagai persoalan bangsa.

"Siapa pun yang memimpin negeri perlu mengembangkan pemerintah yang cerdas yang bisa mencari solusi. Kedua calon sama-sama menjanjikan nasionalisme, tapi tidak tahu bagaimana kebijakan nasionalisme itu diwujudkan," kritik Purwo.