Pendidikan GOCalon Presiden 2014
Komnas HAM Minta Jokowi-JK Perkuat Lembaga Pemerintahan
Komnas HAM meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk fokus terhadap sejumlah lembaga pemerintahan yang penting dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/20140826_204301_jokowi-jk-dan-puan-maharani-beri-keterangan-pers.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/20140612_235326_relawan-srikandi-pemuda-pancasila.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk fokus terhadap sejumlah lembaga pemerintahan yang penting dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM seperti Jaksa Agung dan Menkopolhukam.
Menurut Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, pimpinan di dua lembaga itu harus kooperatif terhadap Komnas HAM dan punya wawasan kedepan.
"Misal Kejagung, selama beberapa periode tidak kooperatif dengan kami, pasalnya seluruh dokumen-dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM dikembalikan. Untuk itu Jokowi-JK haruss memilih Kajagung yang kooperatif dengan Komnas HAM. Begitu juga dengan Menkopolhukam," kata Nurkhoiron, Minggu (31/8/2014).
Dirinya mengatakan, Komnas HAM juga akan terus mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya Komnas HAM perlu terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas strategi pembangunan berbasis HAM.
"Komnas HAM punya indikator untuk melihat bagaimana pembangunan yang berbasis HAM," jelasnya.
