Breaking News:

Hari Pendidikan Nasional

Peringati Hardiknas 2020, Pemerintah Diminta Perhatikan Sekolah Swasta Terdampak Pandemi Covid-19

Mohammad Zahri mengatakan berdasarkan survey, sekitar 50 hingga 56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial.

Tribunnews/JEPRIMA
Petugas melintas didepan ruangan yang akan dijadikan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis penanganan Covid-19 di SMKN 57 Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah sekolah sebagai tempat tinggal tenaga medis dan ruang isolasi pasien COVID-19. Sekolah ini menyiapkan 16 kamar atau 28 tempat tidur sebagai tempat menginap sementara para tenaga kesehatan. Sejumlah tempat tidur terlihat rapi dan di atasnya terdapat handuk berwarna hijau yang terlipat. Nantinya kamar ini untuk tempat tinggal sementara tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2020, Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi sekolah swasta di masa pandemi Covid-19.

JSIT Indonesia merupakan kumpulan sekolah swasta dan beranggotakan 2.313 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, merasakan dampak akibat pandemi Covid-19.

Di antaranya dengan terjadinya kesulitan finansial yang dialami sebagian besar sekolah-sekolah anggota.

Ketua JSIT Indonesia, Mohammad Zahri mengatakan berdasarkan survey baik yang dilakukan internal maupun eksternal maka sekitar 50 hingga 56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial.

"Kesulitan finansial yang dirasakan sekolah swasta yang merupakan anggota JSIT Indonesia, persentase hampir sama dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, dimana sekitar 56 persen sekolah swasta terdampak dengan mewabahnya Covid-19," ungkap Zahri dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2020).

Zahri menambahkan kondisi ini terlihat dari fenomena para orang tua yang kesulitan membayar SPP sekolah dan adanya tuntutan orang tua murid agar mendapatkan pemotongan biaya SPP, karena tidak adanya kegiatan pembelajaran di sekolah yang berimplikasi pada biaya operasional sekolah untuk gaji dan pemeliharaan sekolah.

Baca: Nagita Beri Kiano Setumpuk Baju Mahal Bekas Rafathar, Baim Wong Malu : Kayak Gue Enggak Mampu

"Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat mempengaruhi daya tahan sekolah untuk membayar gaji guru dan karyawan sekolah serta bisa berakibat kepada pemutusan hubungan kerja dan dalam jangka panjang akan mengganggu proses pendidikan di sekolah," ujar pria asal Surabaya ini.

Lebih lanjut, Zahri meminta Pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi sehingga bisa segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional.

"Lembaga pendidikan swasta ini juga mohon diperhatikan Pemerintah, karena merupakan penyangga utama pendidikan di Tanah Air, mengingat timpangnya jumlah lembaga pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia," kata Zahri.

Oleh karena itu, lanjut Zahri, JSIT Indonesia meminta pemerintah untuk segera mencari solusi yang komprehensif dalam mengantisipasi keadaan ini dan implikasinya pada masa mendatang.

Zahri juga berharap Pemerintah memberikan alternatif stimulus dan relaksasi bagi sekolah-sekolah swasta dalam menghadapi keterbatasan anggaran karena kesulitan bayar dari orang tua.

"Mempertimbangkan untuk memberikan bantuan likuiditas kepada sekolah swasta terdampak selama masa pandemi. Memberikan prioritas dalam pemberian kartu prakerja kepada guru honorer dan guru swasta yang terdampak karena mengalami PHK," kata Zahri.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved