Breaking News:

Virus Corona

Wakil Ketua Komisi X DPR Dukung Lanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Siswa belajar dari rumah didampingi orangtua, Selasa (31/3/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menetapkan tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli mendatang.

Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka.

"Kita tak bisa serta-merta mengatakan buka atau tidak. Boleh atau tidaknya (buka sekolah) menunggu gugus tugas. Tahapannya agak ketat. Mekanismenya menunggu pengumuman dari Pak Menteri dari minggu depan," ujar Hetifah, dalam keterangannya, Rabu (3/6/2020).

Dia mengaku mendukung ditundanya pembelajaran dengan tatap muka. Karena menurutnya keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Sementara hal-hal lain seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua.

Oleh karena itu, politikus Golkar tersebut mengatakan pemerintah seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh.

Baca: BPKH: Dana Kelolaan 600 Juta Dolar AS Tak Terkait dengan Pembatalan Haji Tahun 2020

"Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya dilakukan jarak jauh. Evaluasi yang ada dari pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran kemarin sebaiknya diperbaiki pada bulan-bulan ini," ungkapnya.

Baca: Terkuak Setahun Pasca Kejadian, Pembunuh Janda Empat Anak Ini Ternyata Pasangan Suami Istri

Ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah 3T.

Baca: Token Listrik Rp 1 Juta Habis dalam 2 Hari, Gigi Omeli Petugas PLN: Kesel, di Sini Jepret Mulu . . .

"Juga peningkatan kapasitas guru dan orangtua dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kedepan sebaiknya kebijakan diarahkan kesana, dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka," imbuhnya.

Baca: Surat PHK Dikirim Tengah Malam, 181 Pilot Kontrak Garuda Indonesia Kehilangan Pekerjaan

Meski demikian, ia memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh. Apabila sekolah memang harus dibuka pada akhirnya, Hetifah menegaskan ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi.

"Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus covid. Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved