Wikan Sakarinto: Pak Jokowi Ingin Pendidikan Vokasi Lahirkan SDM Siap Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), resmi berdiri pada 31 Desember 2019.

Lahir saat pergantian tahun, Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud menjadi harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan angka pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Baca: Pandemi Covid-19, Sejuta Hektare Sawah Ditargetkan Dilindungi Asuransi

Per Februari tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan, menepatkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di posisi teratas dalam menyumbang angka pengangguran, persentase mencapai 8,49 persen.

Baca: Airlangga: Pak Jakob Oetama Tanamkan Pers Sebagai Alat Memperjuangkan Manusia

Dekan Program Pendidikan Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wikan Sakarinto kemudian ditunjuk memimpin Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Wikan diharapkan mampu memenuhi keinginan Jokowi menekan angka pengangguran lulusan SMK dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompeten dan siap kerja melalui pendidikan vokasi.

Dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Wikan menceritakan tantangan terberat mengurus Ditjen Pendidikan Vokasi yakni mengubah paradigma masyarakat tentang sekolah kejuruan.

Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network dengan Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto.

Apa sejarahnya sampai Dirjen Pendidikan Vokasi harus dilahirkan?

Kalau kita melihat ke belakang, Pak Jokowi sangat berharap pendidikan Vokasi melahirkan SDM yang nanti akan lebih siap kerja, lebih berkompeten dan sebagainya. Jadi Pak Jokowi sering batch marking dengan sekolah vokasi di Jerman dan negara-negara maju.

Negara-negara maju itu mempunyai karakteristik vokasi yang kuat dan link and match dengan industri, itu menguatkan dan memajukan bangsa mereka serta teknologi mereka.

Baca: Dukung Pemulihan Ekonomi Negara, Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Beri Fasilitas Kawasan Berikat

Industri juga sangat berharap bahwa lulusan perguruan tinggi vokasi atau SMK, itu nanti lebih siap kerja. Industri butuh SDM untuk bertumbuh-kembang.

Ini antara lain didorong oleh semangat Pak Jokowi pada sekolah vokasi ya?

Benar dari Pak Jokowi, industri juga membutuhkan lulusan yang berkompeten dan siap kerja. Pemerintah sepertinya melihat perlu ada Direktorat Jenderal khusus yang nanti menangani pendidikan vokasi ini baik di tingkat perguruan tinggi, SMK dan kursus pelatihan. Itu semua kemudian dikelola dalam Dirjen baru.

Ini semua berlaku untuk seluruh perguruan tinggi vokasi, ada politeknik, ada universitas, yang memiliki diploma 1, diploma 2, D3 dan D4, S1 terapan, S2 terapan, hingga tingkat doktor.

Advokasi yang paling bawah juga ada, lembaga kursus dan pelatihan. Kalau SMK 14 ribu, di lembaga kursus dan pelatihan ada 17 ribu. Training yang satu - tiga bulan, yang kompetensinya langsung dan praktis dibutuhkan dunia kerja.

Ini kejuruan-kejuruan yang langsung spesifikasi, ada teknik seperti STM, perhotelan, pariwisata, tata boga, fashion, penerbangan, desain grafis, ini yang spesifik.

Baca: Kemendikbud Beberkan Lima Syarat Link and Match Pendidikan Vokasi dan Dunia Industri