Komisi X DPR Minta Pemerintah Inventaris Permasalahan Menghadapi Sekolah Tatap Muka
penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat inventaris masalah dan evaluasi atas proses pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai.
Serta simulasi dalam rangka persiapan belajar tatap muka secara nasional pada Januari 2021.
"Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya, belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu,” katanya kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).
Menurut Fikri, penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Keselamatan peserta didik dan guru harus tetap prioritas, maka mestinya ada analisa resiko, bukan untuk menakuti, melainkan dicari respon antisipasi yang tepat dan cepat,” ujarnya.
Politikua PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan inventarisasi masalah jika seluruh pemerintah daerah membuka semua sekolah di bawahnya.
"Dari mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun, termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran,” katanya.
Selain itu, Fikri mengingatkan soal rasio rombongan belajar (rombel) terhadap jumlah ruang kelas secara nasional, yang angkanya rata-rata di atas 1.
Artinya jumlah ruang kelas lebih sedikit daripada jumlah rombongan belajar.
"Tetapi ini di masa normal, sedangkan aturannya di masa pandemi, kapasitas satu ruang kelas maksimal 50 persen diisi,” katanya.
Baca juga: Kabar Gembira Bagi Seluruh Pelajar Tanah Air Karena Sekolah Tatap Muka Diizinkan per Januari 2021
Sehingga, untuk mengantisipasi kekurangan ruang kelas, harus dibuat shift atau pembagian jam masuk siswa.
"Nah, masalah lain muncul, guru akan dituntut jam mengajar lebih, lantas bagaimana dengan sekolah yang gurunya banyak rangkap mengajar, alias kekurangan guru?," ujar Fikri.
Fikri juga meminta inventarisasi masalah termasuk evaluasi kegiatan belajar tatap muka yang sudah berjalan di beberapa daerah sejak Agustus.
"Misalnya soal laporan timbulnya klaster baru covid di sekolah-sekolah dan respon penanganannya,” pungkas dia.
